Warga Mamuju Tengah Segel Kantor Konsorsium Pelaksana Bendungan Budong-Budong, Tuntut Pembayaran Kompensasi Lahan

"Puluhan warga geram menyegel kantor konsorsium pelaksana Bendungan Budong-Budong, PT Brantas Abipraya dan PT Bumi Karsa (KSO), Senin (12/01) pagi. Aksi itu meletus karena ketidakjelasan kompensasi tahap kedua atas pemanfaatan lahan mereka, menggantung nasib proyek strategis nasional di ujung tanduk."

Mamuju Tengah, TOKATA.id – Di bawah terik matahari Sulawesi Barat yang membakar, ratusan warga lokal menggeruduk dan menyegel kantor sementara (basement) konsorsium PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Bumi Karsa (KSO), kontraktor utama proyek Bendungan Budong-Budong. Aksi spontan ini bermula pukul 10.00 WITA Senin (12/1/2026), memuncak pada penyegelan pukul 11.30 WITA, menyisakan spanduk tuntutan bergulung di pintu gerbang: "Bayar Kompensasi Lahan Tahap II Sekarang!"

Warga, mayoritas petani dari Desa Budong-Budong dan sekitarnya, menuntut kejelasan pembayaran kompensasi lahan yang terdampak proyek bendungan senilai triliunan rupiah ini. "Kami sudah rela tanah warisan leluhur digusur demi pembangunan nasional, tapi janji tahap kedua menguap begitu saja," ujar salah seorang  warga yang namanya minta tidak ditulis, petani setempat, dengan nada getir. di Salulebbo, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah.

Proyek Bendungan Budong-Budong, bagian dari program strategis nasional untuk irigasi dan PLTA di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, kini terhambat. Konsorsium KSO tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik, tapi hingga berita ini ditayangkan pukul 21.15 WITA, belum ada pernyataan resmi dari pihaknya. Upaya konfirmasi ke kantor KSO di lokasi proyek juga sia-sia; telepon tak diangkat, dan akses fisik diblokir massa.

Kritik mengalir deras dari warga, "Apakah ini pola lama penggusuran tanpa ganti rugi layak? Pemerintah daerah dan pusat harus turun tangan sebelum proyek mandek total," tegasnya. Data sementara menunjukkan, puluhan hektare lahan pertanian sudah dirampas sejak 2024, dengan kompensasi tahap pertama dibayar parsial, tapi tahap kedua terkatung-katung.

Hingga kini, situasi tegang. Polisi setempat dikerahkan untuk menjaga keamanan, sementara warga bersumpah tak bergeming tanpa kejelasan. Apakah aksi ini bakal memicu gelombang protes lebih luas, atau justru percepatan negosiasi. (*/Rigo Pramana)