Suhardi Duka ke Gibran: Tanpa Bantuan Pusat, Jalan Kalumpang Belum Tentu Selesai
Mamuju, TOKATA.id - Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Senin (2/11/2026), dalam rangka Perayaan 100 Tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang (IMTK), bukan sekadar momen perayaan. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kehadiran pejabat nomor dua di negeri ini menjadi panggung untuk mengingatkan pusat bahwa pembangunan di wilayah itu masih menyisakan pekerjaan rumah yang menunggu terlalu lama.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang mendampingi Gibran, menempatkan isu infrastruktur di garis depan. Ia menyoroti akses jalan menuju Kalumpang dan sejumlah desa sekitarnya yang hingga kini belum memadai— persoalan yang bukan hanya menyangkut aspal dan jembatan, melainkan akses warga terhadap layanan, ekonomi, dan kesempatan yang lebih setara.
Di hadapan Wakil Presiden dan ribuan warga, Suhardi menggambarkan antusiasme masyarakat yang luar biasa. Namun, di balik kebahagiaan itu, ia menyisipkan pesan yang tidak bisa diabaikan: Kalumpang masih menanggung keterbatasan pembangunan yang menuntut dukungan nyata dari pemerintah pusat.
“Saya melihat wajah masyarakat begitu bangga dan bahagia. Mereka sangat senang karena didatangi pejabat utama Indonesia, yaitu Bapak Wakil Presiden,” ungkap Suhardi Duka.
Ia menegaskan bahwa Tanah Kalumpang bukan wilayah kosong dari makna. Sejarah panjang, akar budaya yang kuat, serta tradisi toleransi menjadikannya bagian penting dari wajah Sulawesi Barat. Dalam kerangka itu, keterbatasan pembangunan tidak semestinya dibiarkan menjadi nasib tetap bagi masyarakatnya.
“Tanah Kalumpang adalah tanah leluhur dengan budaya yang sudah tua di Sulawesi Barat. Masyarakatnya sangat kultural, toleran, dan memiliki budaya yang lembut,” ujarnya.
Persoalan paling mendasar yang disampaikan Suhardi adalah jalan. Dengan keterbatasan anggaran provinsi, pembangunan jalan hanya mampu dilakukan sekitar 2 hingga 3 kilometer per tahun. Angka itu memperlihatkan kesenjangan yang tajam: kebutuhan pembangunan bergerak cepat, sementara kapasitas fiskal daerah bergerak sangat lambat.
“Jalannya belum sampai. Kami di provinsi hanya mampu membangun sekitar 2 sampai 3 kilometer dalam satu tahun. Kalau tidak ada bantuan dari Bapak Wakil Presiden untuk menyelesaikan akses menuju Kalumpang dan desa-desa lainnya, saya kira sampai masa jabatan saya berakhir, jalan itu belum tentu selesai,” kata Suhardi Duka.
Pernyataan itu bukan sekadar keluhan daerah. Ia adalah pengingat bahwa pemerataan pembangunan tidak dapat berhenti pada simbol kehadiran pejabat atau perayaan besar. Ia harus terukur dalam kilometer jalan yang selesai, layanan dasar yang menjangkau, serta peluang ekonomi yang benar-benar sampai ke warga.
Suhardi berharap pemerintah pusat memperbesar dukungan bagi infrastruktur Kalumpang, termasuk sarana dan prasarana pemerintahan lainnya. Baginya, perhatian terhadap wilayah tersebut bukan bentuk keistimewaan, melainkan konsekuensi dari prinsip pemerataan pembangunan—apalagi Kalumpang memiliki kontribusi tersendiri dalam perjalanan demokrasi nasional.
Kunjungan Gibran ke Kalumpang memang membawa pesan toleransi dan penghargaan terhadap keteguhan iman masyarakat. Namun, bagi warga yang setiap hari bergulat dengan akses jalan, pesan paling berarti mungkin justru datang setelah perayaan usai: apakah komitmen pembangunan benar-benar diwujudkan, atau sekadar menghangatkan panggung seremonial. (*/Rigo Pramana)
