DKPPKB Sulbar Raih Hasil Penilaian Sangat Baik, Perencanaan Kesehatan 2027 Kian Terarah
Bekasi, TOKATA.id – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memperoleh hasil penilaian sangat baik dalam evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kesehatan Tahun 2027. Capaian ini menjadi pijakan penting bagi penguatan tata kelola program kesehatan yang lebih terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
Penilaian tersebut berlangsung dalam Pertemuan Penilaian Dokumen Perencanaan Hasil Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Tahun 2026, pada 26–31 Oktober 2026, di Hotel Aston Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Global Fund.
Salah satu agenda utama pertemuan tersebut ialah penilaian dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 yang sebelumnya telah melalui proses pendampingan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas). Dokumen itu dipaparkan dan dievaluasi oleh tim penilai yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, dengan pengawasan Global Fund.
Evaluasi mencakup kesesuaian dokumen dengan regulasi, Rencana Induk Bidang Kesehatan, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah. Aspek-aspek tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap program dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil yang terukur.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, secara terpisah menyampaikan bahwa hasil penilaian tersebut menjadi dorongan bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan tata kelola program kesehatan.
Menurutnya, perencanaan yang berkualitas tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif. Lebih dari itu, perencanaan harus mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi program dan kegiatan yang konkret, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan, Sulawesi Barat terus memperkuat fondasi pembangunan kesehatan yang berkelanjutan demi terwujudnya Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera,” ujar dr. Nursyamsi.
Hasil penilaian tersebut menjadi modal penting untuk menyempurnakan perencanaan program kesehatan Tahun 2027. Penyelarasan kebijakan dan penguatan tata kelola diharapkan membantu perangkat daerah menetapkan prioritas secara lebih tepat, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan anggaran digunakan secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Upaya tersebut juga sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Dalam kerangka itu, sektor kesehatan menjadi salah satu fondasi utama untuk membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
DKPPKB Sulbar berkomitmen melanjutkan penguatan perencanaan dan koordinasi lintas sektor agar program kesehatan Tahun 2027 semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebab, perencanaan yang baik bukan sekadar rangkaian dokumen dan angka, melainkan langkah awal untuk menghadirkan pelayanan yang lebih bermutu dan pembangunan kesehatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
Dengan tata kelola yang akuntabel, program yang terukur, dan kolaborasi yang berkelanjutan, pembangunan kesehatan Sulawesi Barat diharapkan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga tumbuh menjadi ikhtiar nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. (*/Rigo Pramana)
