Antrean BBM Mengular, Gubernur Sulbar Dorong Kajian Pembangunan Terminal BBM
Mamuju, TOKATA.id - Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Barat menjadi perhatian serius Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK). Di balik antrean yang menyita waktu dan menghambat mobilitas warga, tersimpan persoalan distribusi energi yang membutuhkan penanganan lebih mendasar.
Persoalan tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Sulbar bersama jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di ruang kerja gubernur, Senin, 26 Oktober 2026.
Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Hajrul Malik, yang turut mendampingi pertemuan itu, menjelaskan bahwa antrean BBM tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan pasokan. Perubahan pola konsumsi masyarakat dan pelaku usaha turut memberi tekanan terhadap permintaan BBM di SPBU.
Dalam penjelasan Pertamina pada pertemuan tersebut, pasokan BBM disebut tidak mengalami pengurangan. Bahkan, penyaluran BBM bersubsidi dilaporkan meningkat. Namun, pada saat bersamaan, terjadi pergeseran sebagian pengguna BBM industri ke BBM bersubsidi sehingga permintaan di SPBU semakin tinggi.
"Pertamina menjelaskan bahwa pasokan tidak berkurang, bahkan penyaluran BBM subsidi meningkat. Akan tetapi, terjadi peralihan sebagian pengguna BBM industri ke BBM subsidi sehingga tekanan permintaan di SPBU semakin besar," jelas Hajrul.
Ia menambahkan, dinamika geopolitik dan konflik di Timur Tengah turut memengaruhi sektor energi, termasuk perilaku konsumsi BBM di dalam negeri.
Dalam situasi tersebut, antrean kendaraan tak cukup dipandang sebagai persoalan teknis di lapangan. Lebih dari itu, kondisi ini menjadi pengingat akan pentingnya tata kelola energi yang adaptif, distribusi yang efisien, serta infrastruktur yang mampu menopang kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Atas dasar itu, Gubernur Suhardi Duka mendorong agar penanganan persoalan BBM tidak berhenti pada langkah-langkah jangka pendek. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menginginkan solusi struktural yang dapat memperkuat ketahanan distribusi energi dalam jangka panjang.
Salah satu langkah yang didorong ialah kajian komprehensif mengenai kemungkinan pembangunan terminal BBM atau depo penyimpanan dan distribusi BBM di Sulawesi Barat.
"Pak Gubernur meminta Pertamina mengkaji secara serius apakah Sulawesi Barat sudah saatnya memiliki terminal BBM atau depo sendiri. Ini penting karena kebutuhan energi masyarakat terus berkembang, sementara jaringan distribusi harus semakin kuat dan efisien," ungkap Hajrul.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, Sulawesi Barat saat ini memiliki 42 SPBU, termasuk lima SPBU nelayan yang masih aktif. Jumlah dan sebaran fasilitas itu menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam mengevaluasi kebutuhan infrastruktur distribusi energi di daerah.
Bagi pemerintah provinsi, pembangunan terminal BBM tidak semestinya hanya ditimbang dari sisi investasi dan keuntungan ekonomi. Aspek pelayanan publik, kelancaran aktivitas usaha, serta ketahanan energi daerah juga menjadi pertimbangan penting.
Sebab, BBM bukan sekadar komoditas yang berpindah dari tangki ke kendaraan. Ketersediaannya berkaitan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, petani yang mengolah lahan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga angkutan barang yang menopang pergerakan ekonomi.
"BBM memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ketika distribusinya terganggu, dampaknya dirasakan oleh nelayan, petani, pelaku UMKM, angkutan barang, hingga masyarakat yang membutuhkan mobilitas sehari-hari. Karena itu, Gubernur menginginkan solusi yang berkelanjutan," jelasnya.
Meski demikian, rencana pembangunan terminal BBM tersebut masih berada pada tahap kajian. Sejumlah aspek perlu ditelaah secara menyeluruh, meliputi kelayakan teknis dan ekonomi, kebutuhan pasokan, serta pertimbangan operasional Pertamina sebelum usulan itu dibawa ke tingkat korporasi.
Gubernur Suhardi Duka berharap kajian tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang terukur. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat memperoleh kepastian mengenai kelayakan dan langkah strategis yang dapat ditempuh untuk memperkuat distribusi energi di daerah.
"Harapan Pak Gubernur sangat jelas, jangan sampai persoalan antrean BBM terus berulang tanpa penyelesaian mendasar. Sulawesi Barat membutuhkan sistem distribusi energi yang semakin andal, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat," tutup Hajrul Malik. (*/Rigo Pramana)
