Bapenda Sulbar Perkuat Akuntabilitas dan Pelayanan Pajak melalui Digitalisasi serta Inovasi Samsat

Mamuju, TOKATA.id — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pengelolaan kinerja serta berbagai inovasi layanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dukungan tersebut ditunjukkan Bapenda Sulbar dalam kegiatan Soft Launching Dashboard SDK-SMART (Satu Data Kinerja Berbasis SMART) yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 5 November 2026, di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar.

Bapenda Sulbar dalam kegiatan tersebut diwakili Penelaah Teknis Kebijakan Subbagian Program dan Pelaporan, Muh. Abimarsya H. Dashboard SDK-SMART merupakan inovasi Bapperida Sulbar sebagai instrumen pengelolaan dan pemantauan kinerja perangkat daerah yang terintegrasi, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Sistem tersebut diarahkan untuk mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meningkatkan efektivitas pengelolaan data, serta memudahkan perangkat daerah memantau pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja.

Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyatakan pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perangkat daerah.

“Digitalisasi pengelolaan kinerja menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Melalui SDK-SMART, kami berharap pengelolaan data dan pemantauan capaian kinerja perangkat daerah semakin terintegrasi, sehingga pelaksanaan program dapat dievaluasi secara lebih terarah dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Partisipasi Bapenda Sulbar dalam kegiatan itu juga menjadi bentuk komitmen mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Selain memperkuat tata kelola, Bapenda Sulbar melalui UPTD Pelayanan Pajak (Samsat) Mamuju terus menghadirkan layanan pembayaran PKB yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Layanan tersebut tersedia melalui Gerai Samsat di Kompleks Kantor Gubernur Sulbar serta Samsat Drive Thru di samping Landscape Manakarra Tower, Mamuju.

Pada Kamis, 5 November 2026, Gerai Samsat melayani tujuh unit kendaraan dengan penerimaan Rp6.912.000, terdiri atas dua unit kendaraan roda empat senilai Rp5.717.000 dan lima unit kendaraan roda dua senilai Rp1.195.000. Sementara Samsat Drive Thru melayani 14 unit kendaraan dengan penerimaan Rp8.663.000, terdiri atas dua unit kendaraan roda empat senilai Rp5.545.000 dan 12 unit kendaraan roda dua senilai Rp3.118.000.

Sehari kemudian, Jumat 6 November 2026, Gerai Samsat di Kawasan Kantor Gubernur Sulbar kembali membukukan penerimaan Rp4.159.000 dari 11 unit kendaraan. Rinciannya, 10 unit kendaraan roda dua menyumbang Rp1.962.500 dan satu unit kendaraan roda empat mencatat penerimaan Rp2.196.500.

Pada hari yang sama, layanan Drive Thru Samsat Mamuju yang belum genap satu bulan beroperasi membukukan penerimaan Rp18.256.500 dari 13 unit kendaraan. Penerimaan tersebut berasal dari lima unit kendaraan roda empat senilai Rp16.415.500 dan delapan unit kendaraan roda dua senilai Rp1.841.000.

Abdul Wahab Hasan Sulur mengapresiasi capaian awal layanan Drive Thru Samsat Mamuju. Menurutnya, inovasi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendorong penerimaan daerah.

“Capaian ini merupakan perkembangan yang menggembirakan. Meskipun belum genap satu bulan beroperasi, layanan Drive Thru Samsat Mamuju sudah menunjukkan potensi penerimaan yang positif. Kami berharap inovasi ini terus dikembangkan dengan menjaga kualitas pelayanan, sehingga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran berbagai titik layanan Samsat merupakan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan.

“Bapenda Sulbar terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin mudah dalam membayar pajak kendaraan. Kami berharap berbagai fasilitas pelayanan yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat,” ungkapnya.

Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Rosianah M. Nadir, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan pelayanan pada titik-titik strategis yang mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya, Gerai Samsat dan Drive Thru memberikan pilihan layanan yang lebih praktis, cepat, dan efisien bagi wajib pajak.

“Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai lokasi layanan yang telah disiapkan. Kami juga mengajak seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dan membayar pajak kendaraan tepat waktu,” ujarnya.

Upaya peningkatan kepatuhan juga diperkuat melalui operasi gabungan UPTD Pelayanan Pajak Mamuju bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulbar dan PT Jasa Raharja Mamuju pada Jumat hingga Sabtu, 6–7 November 2026. Kegiatan tersebut menyasar kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak serta memberikan edukasi mengenai pentingnya tertib administrasi kendaraan.

Operasi hari pertama dilaksanakan di kawasan Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Rangas, Mamuju, sedangkan hari kedua dipusatkan di depan Kantor PJR Mamuju, Kecamatan Kalukku. Kegiatan dipimpin langsung Rosianah M. Nadir bersama tim teknis Samsat Mamuju, Paur STNK Iptu Sultan Muhajir bersama personel Ditlantas Polda Sulbar, serta perwakilan PT Jasa Raharja Mamuju, Andi Badri.

Dari kegiatan tersebut, tercatat empat unit kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak secara langsung di lokasi. Operasi gabungan itu tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga menjadi sarana pendekatan persuasif agar masyarakat memahami bahwa kepatuhan pajak merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Kolaborasi antara Samsat, kepolisian, dan Jasa Raharja dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Masyarakat juga diingatkan mengenai program pembebasan denda PKB bagi wajib pajak kelompok desil 1 sampai dengan desil 4 yang berlaku hingga 30 November 2026.

Sementara itu, Bapenda Sulbar juga terus memantau perkembangan realisasi PAD. Pada Jumat, 6 November 2026, Bapenda yang diwakili Sekretaris Bapenda, Nuruddin Rachman, bersama jajaran mengikuti rapat evaluasi PAD bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah.

Rapat tersebut membahas capaian realisasi masing-masing sumber pendapatan, perbandingan target dan realisasi, faktor yang memengaruhi pencapaian, serta potensi pendapatan yang masih dapat dioptimalkan. Evaluasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk mengetahui perkembangan pencapaian target sekaligus mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.

“Evaluasi ini harus menjadi dasar untuk melihat sejauh mana target pendapatan telah terealisasi, apa saja kendala yang dihadapi, dan langkah apa yang perlu segera dilakukan. Seluruh perangkat daerah terkait diharapkan terus meningkatkan koordinasi dan mencari solusi atas berbagai hambatan agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan,” ujarnya.

Abdul Wahab Hasan Sulur menyatakan evaluasi bersama Sekretaris Daerah menjadi momentum penting untuk mengukur efektivitas upaya optimalisasi pendapatan dan menentukan langkah perbaikan ke depan.

“Melalui evaluasi ini, kami dapat melihat secara lebih jelas perkembangan realisasi PAD serta berbagai kendala yang masih dihadapi. Hasil pembahasan akan menjadi bahan tindak lanjut bagi Bapenda bersama perangkat daerah terkait untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dan mendorong pencapaian target PAD,” ungkapnya.

Melalui penguatan digitalisasi kinerja, perluasan layanan Samsat, sinergi lintas instansi, dan pemantauan realisasi PAD, Bapenda Sulbar berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kontribusi pendapatan daerah bagi pembangunan Sulawesi Barat.

Upaya tersebut sejalan dengan misi kelima Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. (*/Rigo Pramana)