Bapenda Sulbar Bergerak dari Pelayanan hingga Penertiban, Disiplin ASN Jadi Fondasi Optimalisasi PAD

Mamuju, TOKATA.id - Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak semata bertumpu pada besarnya potensi penerimaan, tetapi juga pada kualitas pelayanan, kepatuhan masyarakat, dan kedisiplinan aparatur yang mengelolanya. Tiga hal inilah yang terus diperkuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat melalui berbagai langkah strategis, mulai dari menghadirkan layanan pajak yang semakin dekat dengan masyarakat, meningkatkan penertiban kendaraan bermotor, hingga memperkuat pengawasan internal terhadap aparatur sipil negara (ASN).

Pada Rabu (4/11/2026), upaya tersebut tercermin melalui sejumlah kegiatan yang berlangsung di Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Bapenda Sulbar tidak hanya memperluas akses pelayanan perpajakan, tetapi juga memperkuat sinergi lintas instansi dan memastikan kedisiplinan aparatur sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan.

Melalui UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Bapenda Sulbar menghadirkan tiga titik layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yakni Samsat Keliling di Kecamatan Sampaga, Samsat Drive Thru di samping Landscape Manakarra Tower, serta Gerai Samsat di kawasan Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Ketiga layanan tersebut dirancang untuk menjangkau masyarakat dengan kebutuhan dan mobilitas yang berbeda. Samsat Keliling mendekatkan pelayanan hingga ke wilayah kecamatan, Drive Thru memberikan kemudahan pembayaran tanpa harus turun dari kendaraan, sementara Gerai Samsat menjadi alternatif praktis bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan perkantoran gubernur.

Kemudahan itu juga diperkuat dengan fasilitas pembayaran nontunai melalui QRIS pada layanan Samsat Keliling. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk menunaikan kewajiban perpajakan tanpa terkendala lokasi maupun ketersediaan uang tunai.

Dari operasional ketiga titik pelayanan tersebut, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju mencatat penerimaan sebesar Rp32.565.200. Samsat Keliling di Kecamatan Sampaga menyumbang Rp11.837.500, Samsat Drive Thru sebesar Rp16.706.700, sedangkan Gerai Samsat di kawasan Kantor Gubernur Sulawesi Barat mencatat penerimaan Rp4.021.000.

Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, mengapresiasi pengembangan berbagai pola pelayanan tersebut. Menurutnya, inovasi pelayanan merupakan bagian penting dalam membangun kedekatan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Setiap masyarakat memiliki kebutuhan dan aktivitas yang berbeda. Karena itu, pelayanan pajak kendaraan perlu hadir dengan berbagai pilihan yang praktis dan mudah diakses. Kami mendorong seluruh UPTD untuk terus berinovasi, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak alternatif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Rosianah M. Nadir, menjelaskan bahwa keberadaan tiga jenis layanan tersebut merupakan strategi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih fleksibel dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

“Kami berupaya menghadirkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada warga yang lebih mudah dijangkau melalui Samsat Keliling, ada yang memilih Drive Thru karena lebih praktis, dan ada pula yang memanfaatkan Gerai Samsat saat beraktivitas di kawasan perkantoran. Kami berharap seluruh fasilitas ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu,” jelasnya.

Di sisi lain, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga dilakukan melalui pendekatan penertiban di lapangan. Bapenda Sulbar melalui UPTD Pelayanan Pajak Polewali Mandar bersinergi dengan Tim Registrasi dan Identifikasi (Regident), Jasa Raharja, serta Satuan Lalu Lintas Polres Polewali Mandar dalam kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan Operasi Marano.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari yang sama tersebut menyasar dua lokasi, yakni Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, dan Kampung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Dari operasi gabungan itu, petugas menjaring 23 unit kendaraan dengan total penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp9.551.000.

Penertiban tersebut menjadi wujud kolaborasi lintas instansi dalam mendorong kesadaran masyarakat agar lebih tertib memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus memastikan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor.

Abdul Wahab Hasan Sulur menegaskan, sinergi antarlembaga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung optimalisasi PAD. Menurutnya, upaya meningkatkan penerimaan daerah perlu berjalan beriringan dengan edukasi dan pembentukan kesadaran masyarakat.

“Sinergi lintas instansi perlu terus diperkuat agar kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pelayanan Pajak Polewali Mandar, Sarifah Husni, menyampaikan bahwa penertiban kendaraan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui koordinasi bersama instansi terkait.

“Kami terus membangun koordinasi dan sinergi dengan Regident, Jasa Raharja, serta Satlantas Polres Polman dalam pelaksanaan penertiban kendaraan. Melalui kegiatan ini, kami mengimbau masyarakat agar lebih tertib membayar pajak kendaraan bermotor dan memastikan administrasi kendaraannya selalu dalam keadaan lengkap dan berlaku,” ungkapnya.

Ia juga mengajak masyarakat Polewali Mandar memanfaatkan berbagai fasilitas pelayanan Samsat yang tersedia agar pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan secara lebih mudah dan tepat waktu.

Namun, pembenahan tata kelola pendapatan daerah tidak berhenti pada peningkatan pelayanan dan penegakan kepatuhan masyarakat. Di balik optimalisasi penerimaan daerah, terdapat tanggung jawab aparatur yang harus dijalankan secara disiplin, profesional, dan akuntabel.

Aspek tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Bapenda Sulbar pada Rabu (4/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) beserta jajaran.

Sidak dilakukan untuk memastikan kedisiplinan ASN, memantau aktivitas kerja, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Bapenda Sulbar. Pemantauan langsung tersebut sekaligus menjadi bagian dari pengawasan dan pembinaan agar aparatur senantiasa menjalankan tanggung jawab secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Nuruddin Rachman, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai pengawasan langsung dari pimpinan daerah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjaga disiplin dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

“Kami menyambut baik pelaksanaan sidak ini sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur. Ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga kedisiplinan, meningkatkan tanggung jawab, serta melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kedisiplinan dan profesionalisme ASN merupakan unsur penting dalam mendukung pencapaian target organisasi, termasuk optimalisasi PAD. Karena itu, seluruh jajaran Bapenda Sulbar didorong untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan perpajakan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pelayanan yang mudah diakses membuka ruang bagi meningkatnya kepatuhan masyarakat, penertiban memperkuat kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, sementara disiplin aparatur menjadi penopang agar seluruh proses berjalan efektif dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, pendapatan daerah bukan sekadar angka yang tercatat dalam laporan keuangan. Di dalamnya terdapat partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan pemerintah, serta integritas aparatur yang bekerja untuk memastikan setiap potensi daerah dapat dikelola bagi kepentingan pembangunan.

Seluruh langkah tersebut sejalan dengan misi kelima Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Bapenda Sulbar berharap penguatan inovasi pelayanan, sinergi penertiban, dan pengawasan kedisiplinan aparatur dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Sebab, daerah yang kuat tidak hanya dibangun dari penerimaan yang meningkat, tetapi juga dari pelayanan yang semakin dekat, masyarakat yang semakin patuh, dan aparatur yang semakin berintegritas. (*/Rigo Pramana)