Perkuat Tata Kelola dan Kepatuhan Pajak, Badan Penghubung Sulbar Bangun Sinergi
Mamuju, TOKATA.id – Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui koordinasi yang terjaga dan pemahaman aparatur terhadap tanggung jawabnya. Semangat itulah yang tercermin dalam dua agenda Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari penguatan sinergi organisasi hingga sosialisasi mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pada Selasa, 20 Oktober 2026, Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi ant perangkat daerah sekaligus mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi agar berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait aspek organisasi, tata laksana, serta peningkatan efektivitas kerja. Melalui komunikasi yang terbangun, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Sehari berselang, Rabu, 21 Oktober 2026, Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Sosialisasi Teknis Mekanisme Angsuran Mudah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bagi ASN. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Teater Lantai II, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, tersebut memberikan pemahaman mengenai tata cara, persyaratan, dan mekanisme pembayaran PKB melalui skema angsuran sesuai ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu ASN memahami pilihan mekanisme pembayaran yang tersedia sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Kepatuhan pajak bukan semata-mata urusan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab aparatur dalam mendukung keberlangsungan pembangunan daerah.
Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Gemilang Sukma, mengatakan bahwa kedua agenda tersebut sejalan dengan komitmen pihaknya untuk mendukung program pemerintah daerah, baik melalui penguatan koordinasi kelembagaan maupun penyebarluasan informasi kebijakan kepada aparatur.
Menurutnya, komunikasi dan kerja sama yang baik dengan perangkat daerah terkait menjadi unsur penting dalam memastikan pelaksanaan program pemerintahan berlangsung tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pemahaman yang memadai mengenai kebijakan perpajakan diharapkan mendorong ASN memanfaatkan fasilitas pembayaran yang tersedia secara tepat.
“Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan ASN dapat memahami mekanisme pembayaran yang disampaikan dan memanfaatkan fasilitas angsuran sesuai dengan persyaratan yang berlaku,” kata Gemilang.
Melalui koordinasi dengan Biro Organisasi dan partisipasi dalam sosialisasi perpajakan, Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya mengambil bagian dalam membangun pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Sebab, kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari kesungguhan aparatur dalam membangun sinergi, menaati ketentuan, dan menjaga kepercayaan publik. Dari komunikasi antarlembaga hingga kesadaran memenuhi kewajiban pajak, setiap langkah menjadi bagian dari ikhtiar menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. (*/Rigo Pramana)
