PELITA Sulbar Diperkuat, 36 Ribu Rumah Tangga Menanti Akses Listrik
Mamuju, TOKATA.id – Upaya menghadirkan terang hingga ke rumah-rumah warga yang belum menikmati listrik terus dimatangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Melalui Program PELITA Sulbar (Pemberdayaan Listrik Terintegrasi untuk Sulawesi Barat), pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan PLN dan dunia usaha guna memperluas akses energi bagi masyarakat.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat pembahasan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pelaksanaan Program PELITA Sulbar di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (14/10/2026).
Rapat dipimpin Kepala Bagian Pemerintahan Umum (Kabag PUM) Biro Pemkesra, Muh. Dhany Sadry. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar diwakili Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Qamaruddin Kamil, yang hadir mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait turut menghadiri pertemuan tersebut, di antaranya perwakilan Bapperida, Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), serta Biro Hukum. Hadir pula jajaran PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mamuju dan PLN Unit Pelaksana Pengendalian Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat.
Dukungan dunia usaha juga menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Lima perusahaan sektor pertambangan dan ketenagalistrikan yang disebut akan berkontribusi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) ialah PT Abadi Dua Putri, PT Samudera Pantoloan, PT Sinaji Rante Balla, PT Radifella Lintek Indonesia, dan PT Cadas Industri Azelia Mekar.
Program PELITA Sulbar dirancang untuk mempercepat perluasan akses listrik bagi rumah tangga sasaran (RTS) yang belum memiliki sambungan listrik PLN. Melalui program ini, perusahaan jasa penunjang tenaga listrik dan perusahaan sektor pertambangan didorong mengambil bagian, baik melalui dukungan pendanaan CSR maupun bantuan teknis.
Pembahasan MoU menjadi tahapan penting untuk merumuskan landasan kerja sama antara pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan pendukung. Dengan kerangka kerja sama yang jelas, kontribusi setiap pihak diharapkan dapat terarah, transparan, dan berkelanjutan, sehingga pelaksanaan program tidak berhenti pada komitmen, tetapi berlanjut menjadi langkah nyata di lapangan.
Tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Berdasarkan data Dinas ESDM Sulbar, sekitar 36.000 rumah tangga sasaran belum memiliki sambungan listrik PLN mandiri, sementara 19 desa masih belum teraliri listrik PLN.
Angka tersebut menjadi pengingat bahwa pemerataan energi bukan semata persoalan infrastruktur, melainkan juga tentang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati layanan dasar yang menopang kehidupan sehari-hari. Akses listrik yang memadai diharapkan dapat mendukung aktivitas rumah tangga, pendidikan, serta pengembangan ekonomi masyarakat.
Karena itu, melalui pembahasan MoU ini, pemerintah daerah berharap komitmen perusahaan pendukung segera ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama yang konkret. Kejelasan peran, dukungan pendanaan, dan koordinasi antarpihak menjadi faktor penting agar Program PELITA Sulbar dapat berjalan sesuai sasaran.
Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, PLN, dan dunia usaha merupakan kunci untuk memperluas pemerataan akses energi di Sulawesi Barat.
“Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung Pancadaya Gubernur Sulbar Suhardi Duka,” kata Qamaruddin. (*/Rigo Pramana)
