BPKAD Sulbar Dampingi Pembahasan RAPBD 2027, Pastikan Anggaran Berpijak pada Prioritas Pembangunan
Mamuju, TOKATA.id – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap penting. Di tengah upaya menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulawesi Barat yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mendampingi rapat konsultasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar bersama komisi-komisi DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerja.
Rangkaian rapat yang berlangsung sejak 19 Oktober dan dijadwalkan berakhir pada 22 Oktober 2026 itu menjadi ruang strategis untuk mencermati usulan program, menyelaraskan prioritas pembangunan, serta memastikan rencana belanja daerah tetap berada dalam batas kemampuan keuangan pemerintah provinsi.
Dalam proses tersebut, BPKAD melalui perannya di dalam TAPD memberikan pendampingan dari aspek pengelolaan keuangan daerah. Fokusnya mencakup perencanaan anggaran, pengalokasian belanja, hingga penyesuaian kebutuhan setiap perangkat daerah dengan kapasitas fiskal yang tersedia.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa pendampingan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga agar pembahasan RAPBD 2027 berjalan sesuai ketentuan, sekaligus berpegang pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Menurutnya, pembahasan bersama Banggar DPRD, komisi-komisi, dan SKPD mitra kerja bukan sekadar proses merumuskan angka-angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan kebutuhan program perangkat daerah dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
“Melalui pendampingan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap usulan program dan kegiatan dibahas secara cermat, dengan mempertimbangkan skala prioritas, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan dapat digunakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan APBD. Koordinasi yang terbangun dengan baik diharapkan menghasilkan perencanaan anggaran yang realistis, terukur, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah.
Upaya tersebut sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Pada akhirnya, kualitas anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya alokasi, tetapi juga oleh ketepatan sasaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Melalui pendampingan bersama TAPD, BPKAD Sulawesi Barat berkomitmen mendukung penyusunan APBD 2027 yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab, agar setiap alokasi anggaran mampu menopang program prioritas pemerintah daerah serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
