Biro Hukum Sulbar Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
Mamuju, TOKATA.id - Transparansi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semangat itulah yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tersebut berlangsung di Auditorium Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Biro Hukum Setda Sulbar diwakili Kepala Subbagian Tata Usaha, Nur Akil Mide.
Rapat koordinasi ini menjadi ruang konsolidasi antarbadan publik untuk memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap keterbukaan informasi. Lebih dari sekadar memenuhi kewajiban regulasi, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat memaparkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat membahas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk akses terhadap informasi hasil pemeriksaan.
Kedua materi tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab. Akses informasi yang dikelola sesuai ketentuan hukum tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui jalannya pemerintahan, tetapi juga memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan kewenangan dan pengelolaan keuangan negara.
Keikutsertaan Biro Hukum Setda Sulbar dalam rakor ini merupakan wujud dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam aspek hukum dan regulasi, Biro Hukum memiliki posisi strategis dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang taat aturan, terbuka, dan menjunjung tinggi akuntabilitas.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra, dalam keterangannya di tempat terpisah, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan unsur penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, keterbukaan informasi tidak sebatas pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Lebih dari itu, keterbukaan merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan pemerintahan yang profesional, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan dan pelayanan publik.
“Pemerintah harus terus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik,” ujar Suhendra.
Ia menambahkan, Biro Hukum memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum, termasuk melalui penguatan pemahaman terhadap regulasi serta dukungan terhadap kebijakan yang mendorong keterbukaan informasi secara bertanggung jawab.
Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, khususnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Biro Hukum Setda Sulbar diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan perangkat daerah dan badan publik lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang tidak hanya bekerja berdasarkan aturan, tetapi juga terbuka terhadap pengawasan dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, keterbukaan informasi bukan semata-mata tentang tersedianya data atau terpenuhinya ketentuan administratif. Lebih dari itu, keterbukaan merupakan wujud penghormatan terhadap hak masyarakat sekaligus pijakan untuk menumbuhkan kepercayaan publik.
Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kepastian hukum, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta pelayanan publik yang profesional dan berintegritas demi mewujudkan Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing. (*/Rigo Pramana)
