Bapenda Sulbar Gandeng Bank Sulselbar, ASN Kini Punya Alternatif Pembayaran Pajak Kendaraan
Mamuju, TOKATA.id – Kemudahan pelayanan menjadi salah satu jalan untuk menumbuhkan kepatuhan. Berangkat dari semangat itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat berkolaborasi dengan PT Bank Sulselbar menghadirkan inovasi fasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui skema kredit perbankan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Inovasi yang digagas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar, Gaffar, tersebut disosialisasikan pada Rabu (21/10/2026) di Ruang Teater Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Program ini dirancang untuk memberikan alternatif pembiayaan bagi ASN dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Program tersebut merupakan bagian dari aksi perubahan dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Latpim), yang diarahkan untuk melahirkan terobosan aplikatif dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui sinergi dengan Bank Sulselbar, ASN diharapkan memiliki pilihan pembiayaan yang lebih terencana untuk membayar PKB, dengan tetap mengikuti ketentuan dan persyaratan perbankan yang berlaku.
Sosialisasi ini menjadi tahapan penting sebelum program diimplementasikan. Selain memberikan pemahaman mengenai mekanisme fasilitasi pembayaran PKB melalui kredit perbankan, kegiatan tersebut membahas tata cara pengajuan dan skema angsuran yang akan diterapkan. Forum ini sekaligus menjadi ruang koordinasi antara Bapenda Sulbar, Bank Sulselbar, dan perangkat daerah guna memastikan kesiapan pelaksanaan program.
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, mendukung inovasi tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB melalui pendekatan pelayanan yang lebih memudahkan masyarakat, khususnya ASN di lingkungan pemerintah provinsi. Kolaborasi dengan sektor perbankan diharapkan membuka alternatif pembayaran yang lebih fleksibel, tanpa mengurangi kewajiban setiap aparatur untuk memenuhi ketentuan perpajakan.
Sementara itu, Gaffar selaku penggagas inovasi mengarahkan pengembangan program ini sebagai salah satu alternatif solusi bagi ASN dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Lebih dari sekadar skema pembiayaan, inovasi tersebut menjadi bagian dari aksi perubahan yang diharapkan mampu menghadirkan manfaat nyata, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penguatan pengelolaan pendapatan daerah.
Langkah ini juga sejalan dengan misi kelima Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Semangat tersebut menempatkan inovasi pelayanan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Melalui program ini, Bapenda Sulbar berharap kepatuhan ASN dalam membayar PKB semakin meningkat, sekaligus memperkuat sinergi dengan Bank Sulselbar untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaannya akan mengacu pada mekanisme teknis dan persyaratan yang disepakati bersama, sehingga fasilitas pembiayaan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, upaya meningkatkan kepatuhan pajak tidak hanya bertumpu pada kewajiban, tetapi juga pada kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan membuka akses terhadap alternatif pembiayaan, Bapenda Sulbar berupaya menjadikan kemudahan sebagai pintu masuk bagi tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab aparatur dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (*/Rigo Pramana)
