Pemprov Sulbar Matangkan Digitalisasi Perlinsos, ASN hingga Babinsa Didorong Bantu Pendataan
Mamuju, TOKATA.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mematangkan pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui rapat koordinasi yang digelar Jumat, 25 September 2026.
Rapat dipimpin Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan diikuti sejumlah unsur terkait, di antaranya Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Hartono, Kapolda Sulbar, Kepala Dinas Sosial Sulbar, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KominfoSP), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta jajaran TNI kewilayahan.
Dalam arahannya, Suhardi Duka meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Sulbar mengambil peran sebagai agen dalam membantu pendataan masyarakat.
Menurut dia, pendataan menjadi bagian penting dalam program digitalisasi Perlindungan Sosial, terutama untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah pusat dapat teridentifikasi secara akurat.
"Pendataan tersebut menjadi bagian penting dalam program digitalisasi Perlindungan Sosial untuk memastikan data masyarakat yang berhak menerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah pusat dapat teridentifikasi dengan baik," kata Suhardi Duka.
Ia menekankan pentingnya percepatan pendataan mengingat seluruh proses ditargetkan rampung hingga akhir 2026. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi pijakan dalam penyaluran dan pemanfaatan program bantuan sosial pada tahun berikutnya.
"Data yang dihasilkan selanjutnya akan menjadi basis pemanfaatan program bantuan sosial pada tahun berikutnya," ujarnya.
Di sisi lain, Brigjen TNI Hartono menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan pendataan tersebut. Menurutnya, rapat koordinasi membahas rencana pendataan masyarakat dalam program digitalisasi Perlindungan Sosial dengan melibatkan berbagai unsur kewilayahan, termasuk para Dandim, Danramil, dan Babinsa.
"Semua orang bisa menjadi agen untuk membantu mendata itu," kata Hartono.
Ia menjelaskan, Dinas Sosial menjadi sektor utama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut. Sementara Dinas KominfoSP memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman teknis mengenai sistem digital yang akan digunakan dalam proses pendataan.
Adapun jajaran kewilayahan, termasuk Babinsa, akan mendapatkan pembekalan teknis agar dapat membantu proses pendataan masyarakat di wilayah masing-masing.
"Kita sifatnya nanti akan membantu. Yang mempunyai leading sector adalah Dinas Sosial. Kadis KominfoSP termasuk juga penting karena beliau yang akan memberikan teknik-teknik untuk mengaplikasikan digital tersebut," ujarnya.
Hartono menambahkan, setelah memperoleh pembekalan, Babinsa diharapkan dapat membantu pelaksanaan pendataan di lapangan. Dengan keterlibatan berbagai unsur tersebut, proses pendataan diharapkan berjalan lebih luas dan menjangkau masyarakat di tingkat kewilayahan.
"Jadi Babinsa akan kita sampaikan teknisnya, nanti biar dia membantu di lapangan," tutur Hartono. (*/Rigo Pramana)
