Monev APBD 2026, Dispoparekraf Sulbar Tekankan Program Tepat Sasaran dan Akuntabel
Mamuju, TOKATA.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin, 31 Agustus hingga Selasa, 1 September 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat kerja tersebut dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai, didampingi Sekretaris Dispoparekraf Sulbar, Andi Saiful Rauf, serta Analis Perencana, Hilmy.
Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan melalui APBD berjalan sesuai target, tepat sasaran, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih dari sekadar melihat angka penyerapan anggaran, monitoring dan evaluasi tersebut menjadi ruang untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Monev juga menjadi bagian penting dalam mendukung arah pembangunan yang dicanangkan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan sektor pariwisata berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi yang inklusif.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dispoparekraf Sulbar Bau Akram Dai memaparkan capaian realisasi anggaran sekaligus perkembangan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.
Bau Akram mengatakan, monitoring dan evaluasi APBD menjadi momentum penting bagi perangkat daerah untuk mengukur sejauh mana program telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu dibenahi dalam sisa tahun anggaran 2026.
“Monitoring dan evaluasi ini menjadi ruang bagi kami untuk memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat, terutama kami di Dispoparekraf pada sisi realisasi anggaran,” kata Bau Akram.
Menurut dia, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata diukur dari tingginya serapan anggaran. Lebih dari itu, anggaran harus mampu melahirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting adalah memastikan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Bau Akram juga menegaskan, Dispoparekraf Sulbar terus memperkuat koordinasi dan pengendalian internal dalam pelaksanaan program, terutama pada sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Ia menekankan, percepatan pelaksanaan kegiatan harus berjalan beriringan dengan prinsip akuntabilitas, tertib administrasi, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
“Kami akan terus mendorong seluruh jajaran agar bekerja lebih terukur dan fokus pada target. Penyerapan anggaran memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah kualitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran, dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat serta mendukung visi pembangunan Sulawesi Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dispoparekraf Sulbar, Andi Saiful Rauf, mengatakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program terus dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan pada masing-masing bidang berjalan sesuai perencanaan, target, dan ketentuan yang berlaku.
“Selama ini koordinasi dengan bidang terus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan. Realisasi dipantau secara berkala sehingga apabila terdapat kendala, dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti,” ujar Andi Saiful. (*/Rigo Pramana)
