Menjaga yang Tak Kasatmata, Sulbar Perkuat Pelayanan Kesehatan Jiwa
Mamuju, TOKATA.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat pelayanan kesehatan jiwa di tengah masih tingginya persoalan kesehatan jiwa di daerah tersebut. Upaya itu dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana di ruang kerja Sekretaris Daerah, Rabu (16/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Habibi Azis, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim, serta Dokter Spesialis Jiwa RSUD Provinsi Sulawesi Barat dr. Otto Parandangi.
Sekda Sulawesi Barat Junda Maulana menekankan pentingnya memperkuat pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif dalam menangani persoalan kesehatan jiwa.
Menurut Junda, kesehatan jiwa bukan semata urusan layanan medis. Ia membutuhkan keterlibatan pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, keluarga, hingga masyarakat sebagai lingkungan terdekat setiap individu.
“Kita perlu memperkuat pelaksanaan Germas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan jiwa,” ujar Junda.
Penguatan pelayanan kesehatan jiwa dalam rapat tersebut diarahkan pada peningkatan deteksi dini serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa.
Berdasarkan indikator kinerja Program Kesehatan Jiwa DKPPKB Sulawesi Barat, cakupan penduduk yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa ditargetkan meningkat dari 15 persen pada 2026 menjadi 30 persen pada 2029.
Sementara itu, persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan layanan ditargetkan meningkat dari 73 persen pada 2026 menjadi 85 persen pada 2029.
Penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian. DKPPKB Sulawesi Barat menargetkan persentase puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa meningkat dari 65 persen pada 2026 menjadi 100 persen pada 2029.
Junda mengatakan, penanganan kesehatan jiwa tidak semestinya baru bergerak ketika seseorang telah mengalami gangguan. Edukasi, pencegahan, deteksi dini, serta dukungan lingkungan perlu dibangun sejak awal agar masyarakat semakin peka terhadap persoalan kesehatan jiwa.
“Kesehatan jiwa harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, upaya promotif dan preventif melalui Germas perlu terus diperkuat, disertai peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa,” katanya.
Pemprov Sulawesi Barat selanjutnya mendorong penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan kapasitas layanan kesehatan jiwa di tingkat puskesmas dan rumah sakit.
Langkah tersebut sejalan dengan arah Program Kesehatan Jiwa Sulawesi Barat yang mencakup peningkatan skrining kesehatan jiwa, pelayanan bagi ODGJ berat, penguatan kemampuan puskesmas, serta pengembangan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit. (*/Rigo Pramana)
