Dari Lapangan, Data Pajak Diperbarui: UPTD Majene Identifikasi Alat Berat Tambang
Majene, TOKATA.id - UPTD Pelayanan Pajak Majene terus memperkuat pemutakhiran data objek pajak melalui identifikasi alat berat yang digunakan dalam kegiatan usaha pertambangan. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan monitoring aktivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) oleh Bapenda Kabupaten Majene, sebagai bagian dari sinergi pemerintah daerah untuk memastikan data potensi pajak semakin akurat sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan tersebut berlangsung di Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Rabu, 2 September 2026, dengan menyasar dua perusahaan yang menjalankan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut, yakni PT Horas Mandiri To Mario dan PT Cadas Industri Azelia Mekar.
Di lapangan, UPTD Pelayanan Pajak Majene melakukan identifikasi terhadap alat berat yang digunakan perusahaan, meliputi keberadaan, penggunaan, hingga informasi kepemilikannya. Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbarui basis data perpajakan agar semakin mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
Identifikasi langsung dinilai penting karena keberadaan alat berat dapat menjadi salah satu indikator aktivitas usaha yang perlu tercatat secara akurat dalam basis data pemerintah. Data yang diperoleh kemudian dapat menjadi bahan pendukung dalam pengelolaan perpajakan daerah sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Wahab Hasan Sulur, yang terus mendorong penguatan basis data sebagai fondasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.
Abd. Wahab Hasan Sulur menegaskan, optimalisasi PAD harus dimulai dari data yang lengkap dan akurat, yang diperoleh melalui proses verifikasi secara langsung di lapangan.
“Data yang akurat menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pendapatan daerah. Karena itu, kegiatan identifikasi dan pemutakhiran data di lapangan perlu terus dilakukan agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai potensi objek pajak dan dapat mengambil langkah secara tepat sesuai kewenangan,” ujarnya.
Menurutnya, pendataan alat berat di lokasi usaha merupakan salah satu langkah untuk memperkaya basis data perpajakan sekaligus memastikan informasi yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan kondisi faktual.
“Semakin lengkap basis data yang kita miliki, semakin baik pula pemerintah dalam memetakan potensi penerimaan dan menyusun strategi optimalisasi PAD. Pendataan harus dilakukan secara tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Majene, Abdul Rahim, menyampaikan bahwa monitoring aktivitas MBLB merupakan bagian dari upaya memastikan data dan aktivitas usaha yang berkaitan dengan pajak daerah dapat diverifikasi secara objektif.
“Kegiatan monitoring di lapangan penting untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kami terus mendorong keterbukaan dan sinergi dengan pelaku usaha agar proses pendataan dan evaluasi dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala UPTD Pelayanan Pajak Majene, Dauliyah, menjelaskan bahwa identifikasi alat berat menjadi bagian penting dari tugas UPTD dalam mendukung pemutakhiran basis data perpajakan.
“Selain mendukung kegiatan monitoring yang dilakukan Bapenda Kabupaten Majene, kami melakukan identifikasi alat berat yang digunakan oleh perusahaan. Kami melihat langsung keberadaan dan penggunaannya di lokasi sebagai bahan untuk memperbarui data yang dimiliki,” kata Dauliyah.
Menurutnya, verifikasi langsung diperlukan agar data yang dihimpun tidak semata-mata bersumber dari dokumen administrasi, tetapi juga dapat dibandingkan dengan kondisi nyata di lapangan.
“Data lapangan ini sangat penting. Dengan mengetahui alat berat yang digunakan, termasuk informasi kepemilikan dan penggunaannya, kita dapat membantu membangun basis data yang lebih lengkap dan akurat,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, UPTD Pelayanan Pajak Majene mendata alat berat yang ditemukan di lokasi kegiatan usaha. Informasi yang dihimpun selanjutnya menjadi bahan pemutakhiran basis data, sekaligus mendukung koordinasi dan pengelolaan perpajakan sesuai ketentuan serta kewenangan yang berlaku.
Sinergi antara UPTD Pelayanan Pajak Majene dan Bapenda Kabupaten Majene memperlihatkan bahwa penguatan pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Di lapangan, akurasi data menjadi pijakan awal untuk membaca potensi secara lebih utuh.
Dari titik-titik aktivitas usaha di Lalampanua, data dikumpulkan, diverifikasi, dan dibandingkan dengan kondisi faktual. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antara data administrasi dan realitas di lapangan, sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi objek pajak yang perlu dikelola sesuai kewenangan masing-masing daerah.
Bagi Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, pemutakhiran data tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan pendapatan daerah yang semakin berbasis data. Data yang kuat bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan pijakan untuk menentukan arah kebijakan secara lebih tepat.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Bapenda Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Abd. Wahab Hasan Sulur, serta misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah.
Melalui pendataan yang konsisten, koordinasi lintas instansi, dan pemanfaatan data yang semakin akurat, UPTD Pelayanan Pajak Majene terus mengambil peran dalam memastikan tersedianya basis data perpajakan yang valid.
Pada akhirnya, kerja-kerja pendataan di lapangan menjadi bagian dari ikhtiar yang lebih besar: memastikan setiap potensi daerah dapat dipetakan secara tepat dan dikelola sesuai ketentuan. Dari data yang akurat, pemerintah memiliki pijakan yang lebih kuat untuk mengoptimalkan PAD, memperkuat pembiayaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (*/Rigo Pramana)
