Dari Jakarta, Sulbar Ikut Menata Masa Depan Promosi Kesehatan
Jakarta, TOKATA.id - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong penguatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya di bidang promosi kesehatan. Komitmen itu diwujudkan melalui keterlibatan Sulawesi Barat dalam Pembahasan Standar Kurikulum Pelatihan Manajemen Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas di Manhattan Hotel, Jakarta, 4–5 September 2026.
Forum tersebut menjadi bagian dari agenda finalisasi standar kurikulum tenaga medis dan tenaga kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan Kolegium Promosi Kesehatan. Pembahasan diarahkan untuk menyusun Standar Kurikulum Pelatihan Manajemen Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas yang mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan secara lebih terukur dan relevan.
Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan materi oleh narasumber, pembahasan dan penyusunan draf kurikulum, hingga perumusan kesimpulan serta rencana tindak lanjut.
Dari Sulawesi Barat, forum tersebut diikuti Wawan Iskandar dari Tim Kerja Promosi Kesehatan, Kesehatan Komunitas dan Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat. Ia juga merupakan pengurus Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI).
Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari kontribusi Sulawesi Barat dalam pengembangan standar kompetensi dan kurikulum promosi kesehatan di tingkat nasional. Harapannya, standar yang dirumuskan mampu memperkuat posisi tenaga promosi kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan, baik di rumah sakit maupun Puskesmas.
Dalam forum tersebut, peserta turut menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman implementasi promosi kesehatan di berbagai daerah. Perspektif lapangan dinilai penting agar kurikulum yang disusun tidak berhenti pada pemenuhan aspek akademik dan kompetensi, tetapi benar-benar berpijak pada kebutuhan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.
Sebab, promosi kesehatan bukan sekadar menyampaikan pesan tentang hidup sehat. Di dalamnya terdapat upaya membangun kesadaran, menumbuhkan kemandirian, dan menggerakkan masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya sebelum sakit datang.
Kegiatan tersebut sekaligus sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
Promosi kesehatan memiliki posisi strategis dalam pembangunan kesehatan karena orientasinya tidak semata-mata pada pelayanan ketika masyarakat mengalami sakit. Lebih jauh, promosi kesehatan mendorong masyarakat memiliki pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan untuk menjaga serta meningkatkan derajat kesehatannya secara mandiri.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, secara terpisah menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung transformasi layanan kesehatan.
“Penguatan promosi kesehatan harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Karena itu, keterlibatan Sulawesi Barat dalam penyusunan standar kurikulum ini merupakan kesempatan untuk memberikan kontribusi sekaligus memastikan kebutuhan daerah dapat menjadi bagian dari pengembangan kompetensi tenaga kesehatan,” ujar dr. Nursyamsi.
Menurutnya, tenaga promosi kesehatan memiliki peran penting dalam membangun komunikasi kesehatan yang efektif, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup yang lebih sehat.
“Tenaga promosi kesehatan harus mampu menjadi penggerak perubahan, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di tengah masyarakat. Dengan kompetensi yang semakin kuat, edukasi kesehatan diharapkan menjadi lebih efektif, berbasis kebutuhan masyarakat dan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan,” lanjutnya.
Sementara itu, keterlibatan Wawan Iskandar dalam forum tersebut turut memperkuat posisi Sulawesi Barat dalam jejaring profesi promosi kesehatan di tingkat nasional. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan melahirkan standar kurikulum yang tidak hanya kokoh secara akademik, tetapi juga lentur mengikuti dinamika pelayanan kesehatan.
Pada akhirnya, penguatan promosi kesehatan adalah investasi yang bekerja jauh sebelum ruang perawatan dibutuhkan. Dengan tenaga yang kompeten dan kurikulum yang berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat, upaya membangun masyarakat yang lebih sadar, sehat, dan mandiri dapat dimulai dari pengetahuan yang tepat dan pelayanan yang semakin bermutu (*/Rigo Pramana)
