Dari Data ke Kewaspadaan, Sulbar Petakan Risiko Perubahan Iklim
Mamuju, TOKATA.id - Atas arahan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, Rakhmat, mengikuti Bimbingan Teknis/Workshop Penilaian Kerentanan dan Risiko Iklim menggunakan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) di Maleo Town Square Hotel (MATOS), Mamuju, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 2-3 September 2026 itu diselenggarakan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Hanns Seidel Foundation (HSF).
Bimbingan teknis tersebut menjadi bagian dari penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah (RAAPID) Provinsi Sulawesi Barat. Fokus kegiatan diarahkan pada pemetaan kerentanan dan risiko iklim berbasis data melalui SIDIK, sekaligus merumuskan pilihan dan prioritas aksi adaptasi.
Langkah itu sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka yang menekankan pembangunan berkelanjutan, peningkatan ketahanan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko.
Perwakilan Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Kardono, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari kick-off yang digelar pada Juni 2026. Menurutnya, ketersediaan data sektoral yang lengkap dan mutakhir menjadi fondasi penting untuk menghasilkan peta kerentanan dan risiko iklim di Sulawesi Barat.
Sementara itu, perwakilan DLHK Sulbar, Alexander Bontong, mengatakan perubahan iklim tidak lagi semata-mata menjadi persoalan lingkungan, tetapi telah menjelma menjadi tantangan pembangunan daerah.
Dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor, mulai dari pertanian, ketahanan pangan, kesehatan, dan infrastruktur hingga pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.
Perwakilan Hanns Seidel Foundation, Nila Puspita, berharap kegiatan tersebut menghasilkan rumusan yang mampu memperkuat perencanaan sekaligus pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di Sulawesi Barat.
Rakhmat mengatakan, penyusunan RAAPID melalui pemetaan kerentanan dan risiko iklim berbasis data juga memiliki keterkaitan dengan tugas Kesbangpol dalam mendukung upaya cegah dini dan deteksi dini terhadap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG).
“Dampak perubahan iklim dapat berkembang menjadi persoalan sosial apabila tidak diantisipasi sejak dini. Data kerentanan melalui SIDIK dapat menjadi salah satu bahan untuk mengenali wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian serta langkah antisipasi lebih awal,” kata Rakhmat.
Melalui RAAPID, pemerintah daerah diharapkan mampu menentukan langkah adaptasi secara lebih tepat sasaran. Di saat yang sama, pemetaan berbasis data diharapkan memperkuat kewaspadaan dini terhadap potensi dampak sosial perubahan iklim di Sulawesi Barat.
Sebab, perubahan iklim bukan sekadar tentang cuaca yang bergeser. Ia dapat menjadi gelombang yang menyentuh ruang-ruang kehidupan masyarakat. Karena itu, membaca risikonya sejak dini menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan daerah.
(*/Rigo Pramana)
