BPKAD Sulbar Perkuat Akuntabilitas Digital dan Tertib Kelola Aset Daerah

Mamuju, TOKATA.id - Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak dari dua sisi: membenahi akuntabilitas kinerja melalui sistem digital sekaligus memastikan Barang Milik Daerah (BMD) tertib dalam pencatatan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya.

Dua agenda tersebut mengemuka dalam rangkaian kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (17/9/2026). Pada hari yang sama, BPKAD mengikuti Rapat Pembahasan Aplikasi Si-AKIP dan Pemenuhan Dokumen SAKIP pada Cloud SAKIP AI di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus menggelar rapat persiapan penertiban aset dan pelaksanaan apel pemegang kendaraan dinas serta Barang Milik Daerah di Ruang Rapat BPKAD Sulbar.

BPKAD diwakili Penata Layanan Operasional, Zulifiani Zulhairin, dalam rapat yang dilaksanakan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis yang dihadapi perangkat daerah dalam penggunaan aplikasi Si-AKIP maupun pengunggahan data dan dokumen SAKIP ke Cloud SAKIP AI.

Sejumlah persoalan teknis disampaikan peserta rapat, mulai dari penggunaan aplikasi hingga proses pemenuhan dan pengunggahan dokumen. Berbagai masukan tersebut kemudian dihimpun sebagai bahan penyamaan pemahaman sekaligus penyusunan solusi bersama.

Pembahasan juga diarahkan pada pengembangan dan penyempurnaan fitur aplikasi agar semakin selaras dengan kebutuhan perangkat daerah dalam proses pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Digitalisasi, dalam konteks ini, bukan sekadar memindahkan dokumen ke ruang virtual, melainkan membangun sistem kerja yang lebih terukur, tertib, dan mudah dipertanggungjawabkan.

Dari lokasi berbeda, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pentingnya koordinasi dan pemahaman yang baik antarperangkat daerah dalam pemanfaatan sistem digital untuk pengelolaan akuntabilitas kinerja.

“Pembahasan ini penting untuk memastikan setiap kendala teknis yang dihadapi dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama. Dengan sistem yang semakin baik dan terintegrasi, proses pemenuhan dokumen serta pelaporan akuntabilitas kinerja dapat berjalan lebih efektif dan tertib,” ujar Ali Chandra.

Ia mengatakan, BPKAD akan terus mendukung penguatan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas administrasi dan pelaporan kinerja.

Pada saat yang sama, pembenahan tata kelola juga menyentuh sisi lain yang tak kalah penting, yakni aset daerah. Di Ruang Rapat BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra memimpin langsung rapat persiapan penertiban aset dan pelaksanaan apel pemegang kendaraan dinas roda empat maupun roda dua yang merupakan Barang Milik Daerah lingkup BPKAD.

Rapat tersebut didampingi Sekretaris BPKAD Faika Kadriana Ishak dan dihadiri jajaran lingkup BPKAD Provinsi Sulawesi Barat. Pembahasan difokuskan pada berbagai kebutuhan teknis untuk memastikan penertiban aset dan apel pemegang kendaraan dinas dapat terlaksana secara efektif serta sesuai ketentuan.

Penertiban dan pendataan aset menjadi bagian penting dalam memastikan setiap Barang Milik Daerah memiliki jejak administrasi yang jelas—diketahui keberadaannya, kondisinya, penggunaannya, serta siapa yang bertanggung jawab atas pemanfaatannya.

“Penertiban aset ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh Barang Milik Daerah, termasuk kendaraan dinas, tercatat, digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Karena itu, kita perlu memastikan seluruh prosesnya berjalan tertib dan memiliki data yang jelas,” kata Ali Chandra.

Menurutnya, persiapan yang matang untuk pelaksanaan apel pemegang kendaraan dinas diharapkan tidak berhenti pada tertib administrasi. Lebih jauh, kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan kesadaran bersama di kalangan pengguna untuk menjaga sekaligus menggunakan aset daerah secara bertanggung jawab.

“Yang kita harapkan bukan hanya tertib secara administrasi, tetapi juga adanya kesadaran bersama untuk menjaga dan menggunakan aset daerah secara bertanggung jawab,” tambahnya.

Dalam daftar pemegang kendaraan dinas BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, tercatat sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang digunakan pejabat maupun pegawai lingkup BPKAD. Kondisi kendaraan yang tercantum dalam daftar tersebut berada dalam kondisi baik.

Penguatan sistem akuntabilitas melalui Si-AKIP dan Cloud SAKIP AI, serta penertiban aset daerah, pada akhirnya bertemu pada satu muara: menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, efektif, dan akuntabel.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Dengan data yang semakin tertata dan aset yang semakin jelas pertanggungjawabannya, tata kelola pemerintahan tidak hanya dibangun di atas aturan, tetapi juga melalui kebiasaan kerja yang rapi, sistem yang terintegrasi, dan tanggung jawab yang dijaga bersama. (*/Rigo Pramana)