Stunting Sulbar Masih 27,25 Persen, Majene Tertinggi dan Mateng Terendah
Mamuju, TOKATA.id - Prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat masih berada di angka 27,25 persen. Angka tersebut berdasarkan data prevalensi stunting per Juli 2026 yang bersumber dari Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), diperbarui per 19 Agustus 2026.
Dari 73.470 balita yang telah diukur, sebanyak 20.023 balita tercatat masuk dalam kategori stunting.
Data tersebut menunjukkan cakupan pengukuran balita di Sulawesi Barat telah mencapai 69,08 persen dari total sasaran 106.355 balita. Di tengah upaya memperluas cakupan pengukuran, angka prevalensi masih memperlihatkan kesenjangan antardaerah.
Kabupaten Majene tercatat sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi, yakni 32,02 persen. Berikutnya Mamasa 29,77 persen, Mamuju 29,49 persen, Polewali Mandar 27,35 persen, Pasangkayu 22,90 persen, sementara Mamuju Tengah menjadi daerah dengan prevalensi terendah, yakni 18,84 persen.
Adapun cakupan pengukuran tertinggi tercatat di Kabupaten Pasangkayu, mencapai 76,68 persen.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengatakan data tersebut menjadi gambaran penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat intervensi penanganan stunting di Sulawesi Barat.
Menurutnya, pengukuran dan pencatatan pertumbuhan balita perlu terus diperkuat agar setiap anak yang mengalami masalah pertumbuhan dapat segera dikenali dan memperoleh intervensi sesuai kebutuhannya.
“Data ini menjadi dasar bagi kita untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus menentukan langkah intervensi yang lebih tepat sasaran. Penanganan stunting membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Ia menambahkan, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menurunkan prevalensi stunting yang sebelumnya berada pada angka 35,4 persen berdasarkan hasil SSGI terakhir pada 2024.
Karena itu, penguatan intervensi spesifik dan sensitif, pemantauan pertumbuhan balita, peningkatan kualitas gizi, penguatan peran Posyandu, serta keterlibatan keluarga dan lintas sektor menjadi bagian penting dalam mempercepat penurunan stunting.
“Kita ingin setiap kabupaten bergerak berdasarkan data, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar anak dan keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.
Upaya tersebut sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sejak usia dini.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat pemantauan tumbuh kembang anak.
Sebab, di balik setiap angka dalam data, ada anak yang sedang tumbuh dan keluarga yang menaruh harapan. Dengan e-PPGBM sebagai salah satu pijakan pemantauan, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat intervensi dan secara bertahap menurunkan prevalensi stunting, menuju generasi Sulawesi Barat yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. (*/Rigo Pramana)
