SDK Desak Percepatan BSPS, Mamuju dan Pasangkayu Masih Nol Realisasi
Mamuju, TOKATA.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), memimpin rapat koordinasi percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Ruang Oval Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (4/8/2026). Dalam rapat tersebut, Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu menjadi sorotan karena belum mencatatkan realisasi fisik dari kuota bantuan yang telah dialokasikan.
Tahun 2026, Sulawesi Barat memperoleh alokasi 5.250 unit BSPS dari pemerintah pusat dengan nilai bantuan Rp20 juta untuk setiap unit rumah. Kuota tersebut tersebar di enam kabupaten, yakni Majene 1.014 unit, Mamuju Tengah 1.050 unit, Polewali Mandar 1.003 unit, Mamasa 706 unit, Mamuju 777 unit, dan Pasangkayu 700 unit.
"Kami berupaya mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat. Alhamdulillah, tahun 2026 Sulawesi Barat memperoleh sekitar 5.250 unit rumah untuk diperbaiki dengan bantuan Rp20 juta per unit," kata Suhardi Duka.
Meski demikian, realisasi fisik program masih jauh dari target. Dari kuota awal sebanyak 4.000 unit sebelum mendapat tambahan 1.250 unit, pelaksanaan di lapangan baru mencapai sekitar 1.090 unit.
"Ini saya lihat bahwa masing-masing kabupaten belum bisa menyelesaikan. Utamanya Mamuju, Pasangkayu masih nol. Saya minta ini menjadi perhatian kita," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II (BP3KP Sulawesi II), Recky Walter Lahope, menjelaskan seluruh daerah telah memperoleh kuota verifikasi (invert). Namun, tidak semua calon penerima dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui proses verifikasi administrasi maupun teknis.
Kuota verifikasi yang telah diterbitkan meliputi Majene 1.008 unit, Mamasa 863 unit, Mamuju Tengah 903 unit, Polewali Mandar 1.124 unit, Pasangkayu 617 unit, dan Mamuju 680 unit.
Menurut Recky, pemerintah daerah perlu segera mengusulkan calon penerima pengganti bagi peserta yang tidak lolos verifikasi agar penyaluran bantuan tidak mengalami keterlambatan.
"Ini yang perlu untuk secepatnya dari pemerintah daerah untuk melakukan pengusulan kembali untuk calon pengganti walaupun ada yang tidak lolos verifikasi," ujarnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Sulbar, Maddareski Salatin, mengatakan rapat koordinasi tersebut digelar untuk mempercepat pelaksanaan BSPS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, Sulawesi Barat awalnya memperoleh kuota 4.000 unit, kemudian mendapat tambahan 1.250 unit sehingga total menjadi 5.250 unit. Hingga kini, lebih dari 2.000 unit telah memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Direktorat Jenderal sebagai dasar pelaksanaan, sementara penyelesaian tambahan 1.250 unit ditargetkan rampung paling lambat 15 Agustus 2026.
"Alokasinya sebenarnya sudah terpenuhi. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan pelaksanaan di lapangan. Karena itu Pak Gubernur memimpin langsung rapat dan meminta dukungan penuh pemerintah kabupaten," katanya.
Maddareski menegaskan, capaian pelaksanaan BSPS tahun ini akan menjadi tolok ukur pemerintah pusat dalam menentukan besaran kuota bantuan pada tahun mendatang.
Menurutnya, pemerintah pusat menargetkan pembangunan 400 ribu unit BSPS secara nasional pada 2026. Angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga dua juta unit pada tahun berikutnya. Peluang Sulawesi Barat memperoleh porsi yang lebih besar sangat bergantung pada kemampuan daerah menyelesaikan program sesuai target.
"Ini menjadi barometer untuk bantuan tahun berikutnya. Kalau misalnya kita penuhi, pasti kan menjadi catatan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)," ujarnya.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Sulawesi Barat masih mencapai sekitar 97 ribu unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.729 rumah telah terdata dalam skema by name by address (BNBA). Sementara itu, angka backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Sulawesi Barat tercatat sekitar 13.674 unit.
(*/Rigo Pramana)
