Menata Data, Menguatkan Arah Pembangunan Perkebunan Sulbar
Mamuju, TOKATA.id - Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan dan audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 27 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan data sektoral komoditas perkebunan sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang lebih terukur.
Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Dinas Perkebunan Sulawesi Barat itu diterima Sekretaris Dinas Perkebunan, Andi Sitti Kamalia, bersama petugas statistik perkebunan, Asramadania. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin.
Pertemuan membahas sejumlah hal strategis, mulai dari ketersediaan dan pengelolaan hingga pemutakhiran data sektoral komoditas perkebunan di Sulawesi Barat. Data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dinilai menjadi elemen penting dalam menyusun perencanaan, menjalankan program, melakukan evaluasi, hingga menentukan arah kebijakan pembangunan sektor perkebunan.
Bagi pembangunan daerah, data bukan sekadar deretan angka. Ia menjadi cermin kondisi riil di lapangan sekaligus pijakan untuk memastikan kebijakan tidak berjalan dalam ruang yang samar. Karena itu, penguatan dan penyelarasan data sektoral menjadi langkah penting agar setiap program pembangunan benar-benar bertumpu pada kebutuhan dan potensi daerah.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mendorong pembangunan daerah yang berbasis data dan perencanaan yang terukur. Akurasi serta keterpaduan data menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan dan program pembangunan disusun berdasarkan kondisi faktual serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, Andi Sitti Kamalia, menyampaikan bahwa sinergi dengan BPS diperlukan untuk memastikan data perkebunan yang disajikan memiliki tingkat akurasi dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mampu menggambarkan kondisi sektor perkebunan secara faktual.
“Data sektoral perkebunan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan. Karena itu, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik agar data yang tersedia semakin akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan bersama,” ujarnya.
Melalui audiensi tersebut, Dinas Perkebunan Sulawesi Barat dan BPS diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam penyediaan dan pemutakhiran data sektoral, khususnya terkait komoditas unggulan perkebunan.
Langkah ini bukan sekadar upaya menyamakan angka, melainkan bagian dari membangun fondasi informasi yang kokoh bagi arah pembangunan perkebunan Sulawesi Barat. Dengan data yang semakin berkualitas, perencanaan diharapkan menjadi lebih tajam, kebijakan lebih tepat sasaran, dan pembangunan perkebunan dapat bergerak lebih terarah sesuai potensi serta kebutuhan masyarakat. (*/Rigo Pramana)
