Dari Laut ke Pasar, DKP Sulbar Perkuat Kapasitas Nelayan Jaga Mutu Hasil Tangkapan

Mamuju, TOKATA.id - Kualitas ikan tidak semata ditentukan oleh bagaimana ia ditangkap, tetapi juga oleh bagaimana ia diperlakukan setelah terangkat dari laut. Di atas kapal, beberapa saat setelah ikan pertama kali ditangkap, mutu dan nilai ekonominya mulai dipertaruhkan.

Penanganan yang tepat sejak awal menjadi kunci untuk menjaga kualitas, menjamin keamanan pangan, sekaligus meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan.

Semangat itulah yang turut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana, dalam mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan, termasuk peningkatan kapasitas dan kesejahteraan nelayan.

Upaya tersebut mengemuka dalam kunjungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Mamuju ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu, 26 Agustus 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Aula DKP Sulbar itu diterima langsung Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S. DM, didampingi Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) beserta staf teknis.

Tim BPPMHKP Mamuju diwakili Riki Purnomo. Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan sosialisasi pengelolaan hasil perikanan yang akan digelar BPPMHKP Mamuju pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Dalam pertemuan itu, BPPMHKP Mamuju mengundang Kepala DKP Sulbar sebagai salah satu pemateri pada kegiatan sosialisasi yang dijadwalkan berlangsung di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sumare, Kabupaten Mamuju.

Sosialisasi menyasar sekitar 30 nelayan sebagai peserta utama. Salah satu materi yang menjadi perhatian ialah penanganan ikan di atas kapal, guna meningkatkan pemahaman nelayan tentang pentingnya menjaga mutu hasil tangkapan sejak ikan pertama kali diangkat dari laut.

Penanganan ikan yang baik di atas kapal merupakan mata rantai penting dalam menjaga kualitas hasil perikanan hingga sampai ke tangan konsumen. Menjaga kebersihan, mempercepat proses penanganan, mempertahankan suhu ikan, serta menggunakan sarana dan metode penyimpanan yang tepat merupakan bagian penting untuk mempertahankan kesegaran dan mutu ikan.

Selain DKP Sulbar, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari juga akan terlibat sebagai salah satu narasumber. Kolaborasi antarlembaga ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada nelayan, baik mengenai aspek teknis penanganan hasil tangkapan maupun pengelolaan operasional perikanan.

Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk mendukung pengembangan operasional Kampung Nelayan Merah Putih. KNMP diharapkan tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga tumbuh sebagai ruang pembelajaran, penguatan kapasitas, dan penerapan praktik perikanan yang baik serta berkelanjutan.

Lebih dari sekadar sosialisasi, nelayan yang mengikuti pelatihan direncanakan mendapatkan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal. Sertifikasi ini menjadi bentuk pengakuan terhadap kompetensi nelayan dalam menerapkan prinsip penanganan ikan sesuai standar mutu.

Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S. DM, menyambut baik rencana kegiatan tersebut. Menurutnya, peningkatan kualitas hasil perikanan harus dimulai dari titik paling awal, yakni sejak ikan ditangkap dan berada di atas kapal.

“Kami menyambut baik kegiatan ini karena peningkatan kualitas hasil perikanan harus dimulai dari nelayan dan dari atas kapal. Nelayan perlu memahami bahwa cara menangani ikan setelah ditangkap sangat menentukan mutu dan nilai jualnya. DKP Sulbar siap berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan nelayan,” ujar Safaruddin.

Ia menegaskan, penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik bukan sekadar kewajiban untuk memenuhi standar. Lebih jauh, praktik tersebut memberikan manfaat langsung bagi nelayan karena kualitas ikan yang terjaga membuka peluang memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik sekaligus memenuhi tuntutan pasar.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin pengetahuan yang diperoleh nelayan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas mereka sehari-hari. Dengan demikian, mutu hasil tangkapan dapat terjaga dan daya saing produk perikanan Sulawesi Barat juga semakin kuat,” lanjutnya.

DKP Sulbar memandang sinergi bersama BPPMHKP Mamuju dan PPS Kendari sebagai langkah strategis dalam membangun ekosistem perikanan yang semakin berkualitas. Kolaborasi tersebut memperkuat keterhubungan antara nelayan, pelabuhan perikanan, pemerintah daerah, dan lembaga teknis yang memiliki kompetensi di bidang mutu hasil kelautan dan perikanan.

Sebab, keberhasilan usaha perikanan tidak hanya diukur dari seberapa banyak ikan yang dibawa pulang. Di balik setiap hasil tangkapan, ada kualitas yang harus dijaga, keamanan yang harus dipastikan, dan nilai tambah yang perlu diperjuangkan.

Melalui pelatihan dan sertifikasi CPIB, para nelayan diharapkan semakin memahami bahwa mutu, kebersihan, keamanan, dan nilai tambah merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlanjutan usaha perikanan.

Ke depan, penguatan kapasitas melalui edukasi, pendampingan, sertifikasi, serta kolaborasi lintas lembaga diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Sumare sebagai kawasan pesisir yang produktif, berdaya saing, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong kolaborasi dan inovasi untuk mewujudkan nelayan yang semakin terampil, hasil perikanan yang semakin bermutu, serta ekonomi pesisir yang semakin kuat. (*/Rigo Pramana)