Biro Organisasi Sulbar Dampingi Evaluasi Zona Integritas DPMPTSP
Mamuju, TOKATA.id – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendampingi pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas (ZI) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar, Selasa, 11 Agustus 2026.
Evaluasi yang berlangsung secara daring tersebut menjadi bagian dari ikhtiar memastikan seluruh tahapan penilaian berjalan lancar, tertib, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Siti Fatimah, mengatakan evaluasi dilaksanakan bersama Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Dalam proses tersebut, Kementerian PANRB menugaskan dua evaluator, yakni Kavita Sari dan Nabila.
Menurut Fatimah, kehadiran evaluator dari Kementerian PANRB sekaligus menjadi bagian penting dalam memastikan DPMPTSP Sulbar memperoleh pendampingan selama proses penilaian berlangsung.
"Pendampingan ini dirancang untuk mendukung kelancaran proses evaluasi. Kami membantu dalam hal koordinasi, penyediaan data, hingga dokumen pendukung. Tujuannya agar setiap tahapan evaluasi bisa berlangsung secara tertib dan efektif," ujar Fatimah.
Ia menjelaskan, pendampingan secara intensif dilakukan agar DPMPTSP Sulbar mampu menyajikan informasi dan dokumen bukti (eviden) yang dibutuhkan secara tepat, transparan, dan akuntabel di hadapan tim penilai.
Evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar dalam memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Bagi Biro Organisasi, proses ini bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bagian dari ikhtiar membangun birokrasi yang semakin bersih, efektif, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
''Ke depan, kami di Biro Organisasi Setda Sulbar berkomitmen untuk terus mengawal dan memberikan penguatan kepada seluruh perangkat daerah,'' ucap Fatimah.
Upaya yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berintegritas, sekaligus menempatkan kualitas pelayanan publik sebagai muara utama dari setiap langkah reformasi birokrasi di Sulbar.
(*/Rigo Pramana)
