Sulbar Percepat Verifikasi BSPS untuk Tutup Selisih Alokasi Program Rumah
Mamuju, TOKATA.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan siap menindaklanjuti catatan strategis Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 sekaligus evaluasi pasokan BBM dan Program Tiga Juta Rumah, Senin (27/7/2026).
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulbar, Rachmad, mengatakan Pemprov akan segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melaksanakan arahan tersebut. Langkah prioritas mencakup pengendalian ancaman inflasi, mitigasi dampak puncak musim kemarau terhadap pasokan pangan, serta penyelesaian kendala pendataan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang masih di bawah kuota alokasi.
“Kami akan memperkuat koordinasi dengan instansi vertikal dan pemangku kepentingan, termasuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, yang terus memberi pendampingan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” ujar Rachmad.
Menurut Rachmad, sinergi lintas sektor menjadi kunci merespons arahan Kemendagri, khususnya untuk efisiensi rantai distribusi bahan pangan pokok seperti bawang putih dan memastikan kelancaran penyaluran BBM di lapangan.
Selain pengendalian harga bahan pokok, Pemprov Sulbar memberi perhatian pada percepatan verifikasi data calon penerima bantuan perumahan swadaya. Evaluasi nasional menunjukkan banyak daerah mengalami selisih antara kuota alokasi dan realisasi karena masalah verifikasi data. Pemprov berkomitmen menyinkronkan dan mempercepat proses verifikasi di tingkat kabupaten agar alokasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PKP terserap optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sulbar. (*/Rigo Pramana)
