Sulbar Dapat 5.250 Unit BSPS, Harapan Baru untuk Ribuan Keluarga
Jakarta, TOKATA.id — Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam rapat terbatas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Rapat itu membawa kabar menggembirakan: Sulawesi Barat memperoleh alokasi 5.250 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan total anggaran Rp100,5 miliar untuk enam kabupaten. Angka ini melonjak drastis dibanding tahun sebelumnya yang hanya 130 unit — naik sekitar 3.938 persen.
Dipimpin Menteri PKP, pertemuan membahas evaluasi dan percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Forum itu juga memperkuat sinergi pusat-daerah untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat.
Menteri PKP menegaskan komitmen percepatan pembangunan rumah layak melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah. Ia memberi apresiasi kepada daerah-daerah yang serius menyiapkan data, lahan, dan dukungan pelaksanaan sehingga manfaat program bisa segera dirasakan.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah pusat. "Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dan keberpihakan terhadap pembangunan perumahan rakyat. Perubahan dan akselerasi Program Tiga Juta Rumah, khususnya BSPS, memberi harapan baru bagi ribuan keluarga di Sulawesi Barat," ujarnya.
Suhardi menambahkan penghargaan kepada Menteri PKP dan jajaran atas kepercayaan melalui peningkatan alokasi yang signifikan. "Ini bukan sekadar angka. Ini adalah harapan bagi ribuan keluarga. Pemerintah Provinsi akan bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar program direalisasikan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya," tegasnya.
Alokasi 5.250 unit BSPS diharapkan meningkatkan kualitas hunian sekaligus menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja di sektor konstruksi, dan mempercepat pemerataan pembangunan di Sulawesi Barat. Peningkatan hampir 40 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi bukti sinergi yang semakin kuat antara pusat dan provinsi dalam menghadirkan kesejahteraan nyata.
Kepala Dinas Perkimtanhub Sulawesi Barat, Maddareski Salatin, menyatakan percepatan pelaksanaan (selisi poreksi 2.872 +1.250) membutuhkan tambahan fasilitator. Selain bantuan pembangunan rumah, penerima BSPS juga akan difasilitasi proses sertifikasi tanah melalui Kementerian ATR/BPN.
"Terkait mekanisme sertifikasi, teknis pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait agar berjalan sesuai ketentuan," pungkas Maddareski. (*/Rigo Pramana)
