Sulbar 22 Tahun, FGD Tekankan Sinergi untuk Tingkatkan PAD dan Konektivitas
Mamuju, TOKATA.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Disiplin Anggaran Menuju Sulbar Mandiri” dalam rangka penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Semester I Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulbar, Senin, 6 Juli 2026.
FGD dihadiri kepala dinas terkait—Kepala Pendapatan Daerah, Kepala Bappeda, serta Kepala BPKPD—dari provinsi dan kabupaten, baik secara luring maupun daring.
Dalam sambutannya, Junda Maulana memberikan apresiasi pada terselenggaranya forum yang dinilai strategis untuk memperkuat tata kelola fiskal di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. Ia menekankan pentingnya tema FGD yang fokus pada peningkatan PAD di tingkat kabupaten dan provinsi.
“Tema ini sangat penting, karena terkait pengelolaan fiskal daerah, khususnya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di semua tingkatan,” ujar Junda Maulana.
Junda juga menyinggung memasuki usia Sulbar yang ke-22 pada 22 September mendatang sejak dimekarkan dari Sulawesi Selatan. Menurutnya, sejumlah kemajuan telah dicapai, tetapi tantangan pembangunan masih nyata dan memerlukan perhatian.
Di antaranya adalah kondisi infrastruktur: kualitas jalan provinsi yang baru mencapai 49 persen kategori mantap, keterbatasan konektivitas antarwilayah kabupaten, serta akses transportasi udara dan laut yang masih terbatas ke sejumlah daerah di luar Makassar.
“Memang ada perubahan signifikan dibanding 10–30 tahun lalu, namun kita masih menghadapi tantangan besar dalam konektivitas dan distribusi logistik,” jelasnya.
Pada aspek kesejahteraan, ia menyebut angka kemiskinan Sulbar masih berada pada 10,1 persen, di atas rata-rata nasional. Pemerintah daerah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 5–6 persen pada 2030 melalui RPJMD, dengan target penurunan sekitar 1 persen per tahun. Target pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah juga dipatok hingga 8 persen, sejalan dengan target nasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar tercatat di angka 71, masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 75. Rendahnya IPM dipengaruhi oleh sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk lebih dari 35.000 anak tidak bersekolah dan angka stunting sekitar 35 persen.
Dari sisi fiskal, APBD Sulbar 2026 tercatat sebesar Rp1,8 triliun, dengan ketergantungan pada transfer pusat mencapai 72 persen. Kemandirian fiskal daerah baru sekitar 27,2 persen, dengan PAD tahunan sekitar Rp580 miliar.
Junda Maulana menjelaskan sebagian besar PAD bersumber dari komponen yang sifatnya ditetapkan pemerintah pusat, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan pajak rokok.
Meski demikian, Sulbar menyimpan potensi besar yang belum tergarap optimal: wilayah laut seluas sekitar 22.000 km², garis pantai sepanjang 670 km yang membuka peluang pengembangan perikanan budidaya, serta potensi energi, minyak, dan mineral di daratan.
Menutup sambutannya, Junda berharap FGD menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan lembaga pengawas seperti BPKP dalam memperbaiki tata kelola fiskal. Ia menegaskan pentingnya memanfaatkan anggaran terbatas secara efektif dan efisien agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang terbatas ini bisa digunakan secara efektif dan efisien, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutup Junda Maulana. (*/Rigo Pramana)
