Pemprov Sulbar Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Keagamaan Lewat Sinergi Strategis
Sulbar, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan melalui serangkaian langkah strategis yang ditempuh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam membangun pemerintahan yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Di Mamuju, Kamis (30/7/2026), Biro Pemkesra mengikuti Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Data Kependudukan yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra.
Biro Pemkesra diwakili Kepala Bagian Pemerintahan, Muh. Dhany Sadry. Kegiatan dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Amir Dado, serta dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Jaun, bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan yang akurat, terpadu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Data kependudukan diharapkan menjadi pijakan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Barat.
Melalui pemanfaatan data yang lebih efektif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan percepatan proses administrasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Di tempat terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menegaskan bahwa data kependudukan yang valid merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.
"Perjanjian kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap perangkat daerah dapat memanfaatkan data kependudukan secara tepat, aman, dan sesuai regulasi. Dengan data yang akurat, kebijakan pemerintah akan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sulawesi Barat," ujar Murdanil.
Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung berbagai program pembangunan, sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadirkan pelayanan publik yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pada hari yang sama di Jakarta, Murdanil juga melakukan silaturahmi dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama RI sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah pusat dalam pengembangan program-program keagamaan.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi itu membahas sejumlah isu strategis untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama sekaligus memperkuat peran lembaga keagamaan di Sulawesi Barat.
Beberapa agenda kerja sama yang disepakati antara lain mendukung penyelenggaraan Forum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam bersama Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagai ruang mempererat sinergi antarorganisasi Islam.
Selain itu, kedua pihak berkomitmen mengembangkan fungsi masjid sebagai pusat layanan umat, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengembangan wakaf, zakat, pembinaan keluarga, dan berbagai layanan sosial keagamaan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Program strategis lainnya adalah Gerakan Penuntasan Buta Baca Aksara Al-Qur'an melalui kolaborasi dengan para penyuluh agama. Gerakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan baca Al-Qur'an masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial.
Dalam pertemuan itu, Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Rakhmad, M.A., menyampaikan komitmennya untuk mendukung Sulawesi Barat pada 2027 melalui bantuan bagi organisasi kemasyarakatan Islam, masjid, serta pengadaan Al-Qur'an guna memperkuat pembinaan kehidupan keagamaan di daerah.
Murdanil menyampaikan apresiasi atas komitmen tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan keagamaan, memberdayakan umat, serta mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang religius, maju, dan sejahtera.
Ia berharap kolaborasi yang telah terbangun tidak berhenti pada kesepakatan, melainkan terus bertumbuh menjadi kerja nyata yang menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Sebab, pemerintahan yang ditopang data yang akurat dan kehidupan keagamaan yang terus bertumbuh merupakan dua pilar yang saling menguatkan dalam membangun Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing. (*/Rigo Pramana)
