Pemerintah Sulbar Evaluasi Keuangan dan Realisasi PAD Triwulan II 2026
Mamuju, TOKATA.id — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, memaparkan kondisi keuangan daerah dan realisasi pendapatan sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2026 dalam dua forum evaluasi yang digelar serentak di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (2/7/2026).
Paparan pertama disampaikan dalam Rapat Evaluasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, di Ruang Rapat Oval Kantor Gubernur. Sementara itu, forum kedua — Rapat Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2026 — dipimpin oleh Sekretaris Daerah Junda Maulana dan berlangsung di Ruang Teater Kantor Gubernur. Kedua pertemuan dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah sebagai bagian dari komitmen bersama memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga kinerja keuangan daerah.
Dalam pemaparannya, Mohammad Ali Chandra menyajikan gambaran terkini mengenai realisasi pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan hingga Triwulan II, serta menguraikan tantangan yang dihadapi dan langkah strategis yang perlu diambil untuk menjaga stabilitas fiskal hingga akhir tahun anggaran. Evaluasi juga memuat analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut jenis penerimaan, identifikasi kendala operasional pada perangkat daerah, dan perumusan kebijakan percepatan optimalisasi pendapatan pada Semester II.
Gubernur Suhardi Duka menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Ia mengingatkan agar disiplin pengelolaan keuangan diperkuat sehingga setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Ali Chandra menegaskan bahwa evaluasi rutin menjadi alat penting memastikan APBD tetap sehat, adaptif, dan mendukung prioritas pembangunan daerah. "Melalui evaluasi ini, kita mengetahui capaian sekaligus mengidentifikasi tantangan yang harus segera ditindaklanjuti. BPKAD berkomitmen memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Dari pertemuan itu, disepakati langkah-langkah strategis untuk mempercepat realisasi pendapatan pada Semester II, antara lain penguatan koordinasi antarperangkat daerah pengampu pendapatan, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, dan optimalisasi potensi PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi berharap dengan kolaborasi massif, target pendapatan 2026 dapat tercapai sehingga pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat tetap terjaga.
(*/Rigo Pramana)
