DKPPKB Sulbar Perkuat Posyandu dan Akselerasi Eliminasi Kusta, Dari Mamuju Tengah ke Jakarta
Sulbar, TOKATA.id - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat terus mengokohkan perannya dalam transformasi layanan kesehatan primer dan percepatan eliminasi penyakit prioritas melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi lintas sektor.
Komitmen itu tampak pada dua langkah simultan yang dilakukan pekan ini. Pertama, DKPPKB menghadirkan narasumber bersertifikat Training of Trainers (ToT) 25 Keterampilan Dasar Kader Posyandu dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Kader Posyandu yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan berlangsung di Kabupaten Mamuju Tengah pada 10–11 Juli 2026 dan diikuti pengelola serta kader Posyandu dari desa dan kelurahan lokus Program PASTI PADU.
Materi pelatihan menitikberatkan penguatan 25 kompetensi dasar kader Posyandu sebagai modal utama untuk mengimplementasikan transformasi layanan primer yang mencakup seluruh siklus kehidupan: ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif hingga lanjut usia. Dengan kapasitas yang meningkat, Posyandu diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi promotif dan preventif, tetapi juga mampu melakukan tindakan kuratif, rehabilitatif, serta deteksi dini masalah kesehatan di komunitas.
Kedua, DKPPKB mengirim Ririn Handayani, Pengelola Program Kusta, mewakili provinsi pada pertemuan nasional program kusta yang dibuka Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, di Puri Agung Convention Hall, Grand Sahid Jaya, Jakarta (8–11 Juli 2026). Forum nasional itu menjadi panggung strategis penguatan sinergi pusat-daerah untuk mempercepat eliminasi kusta melalui penguatan deteksi dini, penemuan kasus aktif, pengobatan tuntas, dan pengurangan stigma melalui pendekatan berbasis masyarakat.
Menteri Kesehatan menegaskan bahwa kusta termasuk penyakit tropis terabaikan yang memerlukan perhatian serius dan penanganan lintas sektoral. Peserta pertemuan membahas strategi agar setiap penderita ditemukan lebih cepat dan memperoleh pengobatan sampai sembuh, sekaligus memutus mata rantai diskriminasi sosial.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menilai kedua upaya tersebut saling melengkapi. "Transformasi Posyandu tidak akan berjalan optimal tanpa kader yang tersertifikasi dan kompeten sesuai standar nasional. Begitu pula, penanganan kusta memerlukan kapasitas pengelola program yang kuat agar deteksi dini dan pengobatan hingga tuntas dapat dijalankan di tingkat puskesmas dan komunitas," ujarnya.
dr. Nursyamsi menambahkan bahwa penanganan kusta bukan sekadar soal klinis, melainkan persoalan sosial yang menuntut edukasi dan pengurangan stigma. Oleh karena itu, Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong implementasi kebijakan pusat ke daerah serta peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan kader masyarakat.
Langkah-langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah Gubernur Suhardi Duka, "Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera", khususnya misi pembangunan SDM unggul melalui layanan kesehatan promotif, preventif, dan berkualitas. DKPPKB berharap pelatihan kader Posyandu dan pelibatan aktif dalam forum nasional dapat segera berbuah implementasi di lapangan: Posyandu yang lebih kompeten, deteksi penyakit yang lebih cepat, pengobatan yang lebih tuntas, dan masyarakat yang jauh dari stigma — sebuah upaya bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan Sulawesi Barat.
(Rigo Pramana)
