Dari Mamuju ke Jakarta, DKP Sulbar Perjuangkan Program 2027
Mamuju, TOKATA.id — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat mengintensifkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui rangkaian kegiatan strategis sepanjang 20–25 Juli 2026. Agenda itu tak sekadar memperbaiki tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperluas jejaring kerja, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, dan mempercepat pengajuan program prioritas untuk anggaran 2027.
Kegiatan berlangsung atas arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dengan dukungan Sekretaris Provinsi Junda Maulana sebagai bagian upaya menyelaraskan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. DKP Sulbar terlibat dalam berbagai forum: rapat evaluasi pendapatan daerah, evaluasi pengadaan barang dan jasa, forum ilmiah internasional, dan koordinasi lintas kementerian di Jakarta.
Dalam rapat evaluasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027, DKP Sulbar diwakili Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Fachrul Odang. Forum ini digunakan untuk menilai capaian pendapatan sektor kelautan dan merumuskan strategi peningkatan kontribusi terhadap PAD.
Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio AS, mengikuti rapat evaluasi pengadaan barang dan jasa Tahun 2026 untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai regulasi: efektif, efisien, dan transparan, sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan provinsi.
Di ranah ilmiah dan kerja sama internasional, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menjadi panelis pada talk show "Annual Meeting Australia-Indonesia Centre (AIC) PAIR Sulawesi" di Universitas Hasanuddin, Makassar. Pertemuan itu mempertemukan akademisi, peneliti, pemerintah, dan mitra pembangunan Indonesia–Australia untuk membahas hasil riset dan merumuskan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Partisipasi DKP Sulbar menunjukkan pengalaman pembangunan kelautan di Sulawesi Barat mulai diakui sebagai praktik baik yang layak dikembangkan lewat kolaborasi riset.
Komitmen memperjuangkan kepentingan daerah juga ditunjukkan melalui kunjungan kerja ke Jakarta. Safaruddin, didampingi Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Irwan Latif, mendampingi Gubernur Suhardi Duka dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono. Pertemuan itu menjadi momentum menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan pembangunan kelautan di Sulawesi Barat.
Usai pertemuan, DKP Sulbar melanjutkan koordinasi dengan sejumlah direktorat jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menyerahkan proposal teknis program Tahun 2027. Proposal mencakup penguatan perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan daya saing produk, pengawasan sumber daya, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat pesisir — langkah yang diharapkan meningkatkan peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Dalam keterangannya, Minggu 26 Juli 2026, Kepala DKP Sulbar Safaruddin menegaskan bahwa rangkaian kegiatan itu bagian dari usaha membangun sektor kelautan dan perikanan yang maju, adaptif, dan kompetitif. "Kami terus membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Harapannya setiap langkah mampu menghadirkan program yang menjawab kebutuhan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kelautan di Sulawesi Barat. Dengan kolaborasi kuat, kami optimistis sektor ini akan semakin memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Safaruddin. (*/Rigo Pramana)
