Bapperida Sulbar Fasilitasi Ranperbup RKPD Majene 2027, Menyatukan Arah Pembangunan
Mamuju, TOKATA.id - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2027. Kegiatan dilaksanakan secara daring, Rabu (1/7/2026), dengan tujuan memastikan arah pembangunan Majene selaras dengan kebijakan nasional, prioritas provinsi, dan kebutuhan masyarakat.
Fasilitasi ini menjadi tahap penting dalam penyusunan dokumen perencanaan agar RKPD terintegrasi, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan — dari pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan hingga penurunan prevalensi stunting dan peningkatan pelayanan publik.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan RKPD merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta APBD Tahun Anggaran 2027. Karena itu, ia meminta seluruh target pembangunan dirumuskan konsisten agar proses penganggaran tetap berada pada koridor perencanaan.
"RKPD inilah yang menjadi acuan sampai pada proses APBD nantinya. Agar tidak ada penyimpangan dalam penyusunan APBD kita di tahun 2027," ujar Amujib.
Amujib juga menekankan pentingnya penyelarasan RKPD Majene dengan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita, serta dengan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Barat melalui Panca Daya—visi Gubernur Suhardi Duka. Sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dinilai kunci agar program pembangunan saling mendukung dan efektif mencapai target.
Lima fokus Panca Daya—percepatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia, penguatan konektivitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik—diharapkan menjadi landasan penyusunan kebijakan Kabupaten Majene Tahun 2027.
Dalam kesempatan yang sama, Bapperida Sulbar memaparkan arah pembangunan provinsi untuk 2027, bertema percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi, penguatan pertanian, digitalisasi tata kelola, serta peningkatan ketahanan terhadap risiko bencana. Pemerintah provinsi menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,20 persen dan penurunan angka kemiskinan ke kisaran 8,82–8,13 persen, target yang mensyaratkan dukungan seluruh kabupaten.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah didorong menghasilkan inovasi kebijakan. Strategi yang diusulkan antara lain penguatan program penanganan kemiskinan, penurunan stunting dan penanggulangan anak putus sekolah, pengembangan ekonomi produktif, pemberdayaan UMKM, peningkatan layanan Posyandu, serta percepatan transformasi digital dalam tata kelola.
"Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut melakukan inovasi. Kalau kita tidak punya uang, paling tidak kita punya kekuatan membuat regulasi," kata Amujib.
Pemerintah Kabupaten Majene memaparkan substansi Ranper RKPD 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Majene 2025–2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, dan regulasi nasional. Dokumen memperhatikan indikator makro—pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, prevalensi stunting, dan inflasi—sebagai dasar penyusunan program.
Pemkab Majene menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,25 persen, pengangguran terbuka turun menjadi 2,81 persen, angka kemiskinan di sekitar 12,3 persen, serta penurunan prevalensi stunting melalui sinergi antar perangkat daerah. Pemerintah kabupaten menegaskan komitmen mewujudkan visi "Majene Maju, Mandiri, dan Berbudaya" melalui empat misi: penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas SDM, pelestarian budaya dan kearifan lokal, serta tata kelola pemerintahan profesional dan akuntabel.
Sebagai bagian dari fasilitasi, Tim Bapperida Sulbar memberi sejumlah rekomendasi penyempurnaan Ranper RKPD Majene, antara lain: penguatan keterkaitan antara prioritas pembangunan dan program perangkat daerah, penyempurnaan indikator kinerja, analisis pertumbuhan dan ketenagakerjaan, serta penyesuaian program strategis nasional dan tematik.
Melalui fasilitasi ini, Bapperida Sulbar berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten sehingga pembangunan berjalan selaras, inovatif, dan berorientasi hasil, sehingga manfaatnya dirasakan nyata oleh masyarakat Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
