Bapenda Sulbar Jemput Bola, Dari Proyeksi RSUD hingga Samsat Keliling demi PAD
Mamuju, TOKATA.id — Dalam ritme pemerintahan yang menuntut ketepatan dan kepekaan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat membentangkan serangkaian langkah jemput bola untuk memperkuat basis fiskal daerah. Langkah itu menautkan strategi perencanaan, layanan publik, dan kemitraan ekonomi—dengan satu tujuan: menjaga dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengorbankan akses dan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan dimulai di ruang rapat Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Jumat (17/7/2026), ketika Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Gaffar, memimpin koordinasi intensif bersama jajaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan yang dihadiri perwakilan RSUD—Muliana (Kasubbag Perencanaan) dan Rasmia AR (Kasubbag Keuangan)—membahas proyeksi pendapatan RSUD untuk Tahun Anggaran 2026, dengan fokus pada retribusi pelayanan kesehatan sebagai salah satu sumber PAD.
Dalam perbincangan yang bersandar pada data dan realitas lapangan, para peserta menelaah capaian realisasi, potensi pengembangan layanan, dan indikator lain yang memengaruhi target pendapatan. Gaffar menegaskan bahwa proyeksi yang akurat menjadi tulang punggung perencanaan keuangan daerah: data yang valid dan proyeksi realistis akan mengantar penyusunan target yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Muliana dan Rasmia menyatakan komitmen RSUD untuk menyokong upaya itu melalui pengelolaan layanan yang profesional, efisien, dan berorientasi pada mutu.
Selaras dengan upaya perencanaan, Bapenda juga menempatkan pelayanan publik sebagai medium penguatan penerimaan. Pada Sabtu (18/7/2026), UPTD Pelayanan Pajak Mamuju mendekatkan layanan kepada warga melalui partisipasi aktif dalam Festival Kampung Nelayan Sumare yang diselenggarakan Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju. Layanan Samsat Keliling yang dibuka sejak pukul 08.00 WITA menjadi pusat kemudahan administrasi: pemeriksaan dokumen, pengesahan STNK, dan pembayaran pajak kendaraan secara nontunai lewat QRIS. Sinergi petugas UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Ditlantas Polda Sulbar, dan PT Jasa Raharja memastikan alur layanan berjalan lancar, cepat, dan aman—seraya mencatat penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp11.000.000 pada hari itu.
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Rosianah M. Nadir, menyatakan bahwa kehadiran Samsat Keliling merefleksikan komitmen Bapenda untuk menghadirkan layanan yang dekat, mudah, dan modern. Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Wahab Hasan Sulur, menambahkan bahwa gerakan jemput bola semacam ini akan diperluas: memanfaatkan ragam kegiatan masyarakat sebagai peluang meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memudahkan publik.
Upaya pengamanan potensi PAD tidak berhenti di wilayah pelayanan langsung. Pada hari yang sama, UPTD Pelayanan Pajak Pasangkayu melakukan silaturahmi dan koordinasi strategis dengan pimpinan usaha jual beli hasil bumi di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Pertemuan menyasar pelaku usaha perdagangan kopra, cengkeh, dan pala—mitra penting masyarakat Pasangkayu—yang kerap memfasilitasi pembelian kendaraan bagi warga. Realitas menjelaskan: sebagian kendaraan dibeli melalui dealer di Palu dengan surat keterangan domisili setempat sehingga registrasi dilakukan di luar Sulawesi Barat, berpotensi mengalihkan hak penerimaan PKB dan BBNKB dari provinsi ini.
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Pasangkayu, Kasfiani, menawarkan kerja sama administratif yang memudahkan pengurusan kendaraan baru agar tetap terdaftar sesuai domisili sebenarnya di Sulawesi Barat. Pendekatan ini dimaknai sebagai win-win: masyarakat memperoleh kemudahan layanan, sementara penerimaan daerah terjaga. Abd. Wahab menegaskan bahwa sinergi dengan pelaku usaha, dealer, dan pemangku kepentingan lain menjadi strategi penting untuk memastikan potensi pajak tidak berpindah wilayah.
Secara garis besar, rangkaian kegiatan Bapenda Sulbar—dari meja perencanaan di kantor hingga meja pelayanan di festival, serta jemput tangan ke rantai ekonomi—memetakan satu benang merah: penguatan perencanaan yang berbasis data, perluasan akses layanan, dan kolaborasi lintas sektor. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Suhardi Duka, yang menempatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik berkualitas, dan kemandirian fiskal sebagai penopang Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.
Di depan tantangan mobilitas ekonomi lintas daerah dan dinamika kebutuhan publik, Bapenda memilih melangkah proaktif—menata angka, menjangkau warga, dan meneguhkan kemitraan—agar setiap rupiah PAD menjadi cermin dari pelayanan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. (*/Rigo Pramana)
