Mahasiswa Hipermaju di Makassar Serahkan Kajian Penolakan Tambang LTJ kepada Bahlil
.jpeg)
Makassar, TOKATA.id — Puluhan aktivis mahasiswa menghadang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat hadir membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Selatan, Sabtu (18/07), di Sandeq Ballroom Hotel Claro Makassar.
Massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Mamuju (Hipermaju) di Makassar itu menyampaikan petisi penolakan terhadap rencana eksplorasi dan eksploitasi logam tanah jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju.
Dalam sebuah unggahan di akun Hipermaju Mamuju, tampak Ketua Umum Hipermaju Makassar, Aksan Iskandar, menyerahkan berkas berisi maklumat sikap organisasi. Dokumen itu memuat hasil riset dan analisis mengenai potensi dampak sosial, lingkungan, ekonomi, serta ancaman terhadap keberlanjutan ruang hidup masyarakat di Mamuju.
Saat penyerahan, terjadi percakapan singkat antara aktivis dan Menteri. Ketika Bahlil menanyakan asal kelompok, mahasiswa menjawab, "dari Mamuju." Mendengar itu, Bahlil tersenyum dan berkata, "Oh, dari Mamuju, Sulawesi Barat kan?" lalu menerima berkas yang disodorkan.
Saat dihubungi, Aksan menjelaskan bahwa kajian yang diserahkan memuat rekomendasi agar pemerintah mengedepankan transparansi, partisipasi publik yang luas, dan perlindungan hak-hak masyarakat sebelum mengambil keputusan strategis terkait rencana pertambangan.
"Dokumen ini adalah wujud tanggung jawab moral kami dalam mengawal masa depan Kabupaten Mamuju. Harapan kami, pemerintah menjadikan kajian ini sebagai bahan pertimbangan serius sebelum menetapkan kebijakan apa pun terkait rencana tambang LTJ," kata Aksan.
Ia menghargai respons Bahlil yang menerima aspirasi tersebut, namun menegaskan Hipermaju akan terus mengawal proses kebijakan secara kritis dan berbasis data ilmiah.
"Kami menunggu proses pendalaman pemerintah yang benar-benar mempertimbangkan aspek ilmiah, kapasitas daya dukung lingkungan, keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, serta aspirasi warga Mamuju. Kami akan terus mengawal perkembangan rencana ini secara kritis, konstruktif, dan berbasis data," tutup Aksan. (Rigo Pramana)
