Badan Penghubung Fasilitasi TPID Sulbar Belajar Kebijakan Pangan Nasiona
Jakarta, TOKATA.id — Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi pelaksanaan Capacity Building dan benchmarking Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi/Kabupaten se-Sulawesi Barat bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Kegiatan itu bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kapasitas TPID dan pelaku usaha pada klaster pangan strategis. Tujuannya mendukung pengendalian inflasi daerah melalui perbaikan manajemen pangan. Kunjungan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat permohonan resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada Badan Pangan Nasional.
Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Gemilang Sukma, mengatakan badan yang dipimpinnya berperan sebagai perpanjangan tangan provinsi di ibu kota. “Kami memfasilitasi koordinasi dan pelaksanaan agenda kunjungan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar,” ujarnya.
Dalam sesi pemaparan, peserta menerima penjelasan tentang arah kebijakan nasional pengelolaan pangan, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), pelaksanaan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta mekanisme koordinasi antara Badan Pangan Nasional dan pemerintah daerah. Materi lain mencakup pengelolaan neraca pangan, strategi distribusi antarwilayah, dan penguatan rantai pasok komoditas pangan strategis.
Peserta kegiatan terdiri dari unsur TPID provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat, perangkat daerah terkait, serta pelaku usaha klaster pangan strategis. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sebagai upaya pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan di Sulawesi Barat.
Kegiatan ini juga selaras dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yang mendorong tata kelola pemerintahan lebih kolaboratif dan memperkuat pembangunan ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi serta ketahanan pangan berkelanjutan. (*/Rigo Pramana)
