Sulbar Luncurkan SIGA’ RUP untuk Tata Kelola Pengadaan Lebih Presisi
Mamuju, TOKATA.id — Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan Sinergi Gerakan Akselerasi Rencana Umum Pengadaan (SIGA’ RUP) sebagai upaya mempercepat dan memperbaiki kualitas perencanaan pengadaan pemerintah daerah.
Peluncuran digelar Senin, 29 Juni 2026, di Maleo Town Square Hotel & Convention Mamuju. Kegiatan ini dihadiri pemangku kepentingan pengadaan dari provinsi hingga kabupaten, termasuk Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, para sekretaris daerah kabupaten, serta kepala UKPBJ dan jajarannya.
Inisiatif ini menjadi bagian dari misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta menjamin pelayanan dasar berkualitas bagi masyarakat. SIGA’ RUP dirancang untuk mengubah perencanaan pengadaan menjadi lebih sistematis, transparan, dan berorientasi hasil.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, yang mewakili gubernur, menegaskan bahwa penguatan fondasi perencanaan adalah kunci keberhasilan pelaksanaan pengadaan.
“SIGA’ RUP dirancang untuk menjawab tantangan klasik dalam pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP), seperti keterlambatan penayangan, ketidaktepatan penjadwalan, kesalahan metode pemilihan, dan belum optimalnya konsolidasi pengadaan di tingkat perangkat daerah,” ujar Junda.
Kepala Biro PBJ, M. Yamin Saleh, menyatakan SIGA’ RUP bukan sekadar inovasi administratif, melainkan kerangka orkestrasi yang menekankan sinkronisasi lintas entitas.
“SIGA’ RUP kami posisikan sebagai enabler system yang mendorong harmonisasi proses perencanaan pengadaan secara end-to-end. Pendekatan ini memperkuat disiplin waktu dan kualitas data serta memastikan setiap paket pengadaan memiliki landasan perencanaan yang matang, terukur, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan,” kata Yamin.
Implementasi SIGA’ RUP dikembangkan sebagai gerakan kolaboratif yang mengintegrasikan peran UKPBJ Provinsi, UKPBJ Kabupaten, dan perangkat daerah (OPD). Dengan sinergi tersebut, diharapkan perencanaan pengadaan berlangsung lebih tepat waktu, akurat, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Dengan kehadiran SIGA’ RUP, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmen pada reformasi tata kelola pengadaan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi proses pengadaan yang lebih kredibel, efisien, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
