Sulbar Bahas Perpanjangan Kerja Sama JKN untuk Menjaga Capaian UHC
Mamuju, TOKATA.id — Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat pembahasan perpanjangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju terkait penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja yang dibiayai pemerintah, Selasa (9/6/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang kerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin Kepala Bagian Pemerintahan, Muh. Dhany Sadry, S.IP, dengan kehadiran perwakilan BPJS Kesehatan dan instansi terkait. Pertemuan ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Pembahasan berfokus pada aspek teknis dan administratif perpanjangan kerja sama: mekanisme kepesertaan, validasi data, dukungan pembiayaan, dan strategi peningkatan kualitas layanan. Tujuannya menjaga keberlanjutan layanan jaminan kesehatan dan mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) di daerah.
Muh. Dhany mengatakan perpanjangan kerja sama merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi untuk menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak dan berkualitas. “Program JKN adalah instrumen penting perlindungan sosial di bidang kesehatan. Perpanjangan kerja sama ini langkah strategis agar masyarakat Sulawesi Barat terus mendapat layanan kesehatan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan program pada periode sebelumnya, termasuk kendala dalam pendataan dan kepesertaan. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar perbaikan agar manfaat JKN dirasakan lebih optimal oleh masyarakat.
Di tempat terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menegaskan komitmen pemerintah provinsi terhadap program jaminan kesehatan sebagai prioritas pelayanan dasar. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan untuk menjaga dan memperluas capaian UHC, terutama bagi kelompok yang memerlukan dukungan pemerintah.
Dengan rapat ini, pemerintah provinsi berharap proses perpanjangan kerja sama berjalan lancar dan memperkuat komitmen bersama mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan bagi warga Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana
