Reformasi Tata Laksana, Rakortek Setda Sulbar Petakan Proses Bisnis untuk Kinerja Terukur
Mamuju, TOKATA.id — Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan sinkronisasi program dalam Peta Proses Bisnis (probis) Sekretariat Daerah. Kegiatan berlangsung dua hari, 24–25 Juni 2026, di Ruang Rapat Biro Organisasi.
Rakortek ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kegiatan dipimpin Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki.
Dalam sambutannya Subuki menegaskan pentingnya peta probis sebagai instrumen utama penataan tata laksana dalam reformasi birokrasi di lingkungan Setda. "Dokumen peta probis ini menggambarkan hubungan kerja yang efektif, efisien, dan terukur lingkup Setda. Tujuannya menghasilkan kinerja yang selaras dengan tujuan strategis kita, sebagai bagian integral dari penataan tata laksana dalam Reformasi Birokrasi," ujarnya.
Subuki menambahkan hasil rakortek akan disinkronkan dengan perangkat daerah lain di luar Sekretariat Daerah. "Kami berharap rakortek ini menyamakan persepsi antar perangkat daerah agar setiap target dalam Renstra Sekretariat Daerah tercapai secara maksimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," kata Subuki.
Tresyia S. Timbonga, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi yang bertindak sebagai fasilitator utama, menegaskan kebutuhan sinkronisasi antar biro. Menurutnya, setiap proses dalam probis harus dapat diturunkan menjadi Standar Operasional Prosedur (S.O.P). "Peta probis Setda harus sinkron antar biro. Setiap proses harus bisa diturunkan ke S.O.P. Tidak boleh ada S.O.P tanpa cantolan jelas dalam probis sebagai induk S.O.P," tegas Tresyia.
Rakortek berjalan interaktif dan diikuti perwakilan seluruh biro lingkup Setda Sulbar. Hadir antara lain Aparatur Sipil Negara Biro Organisasi; Nur Aeni Y (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat); Nur Akil M (Biro Hukum); Aznurihsan Krisandi Azis (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan); Didik Hadi Purnama (Biro Pengadaan Barang dan Jasa); serta Sardani (Biro Umum). (*/Rigo Pramana)
