Percepatan Perumahan di Sulbar, 461 Penerima Ditetapkan, 66 Unit Didukung APBD
Mamuju, TOKATA.id — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat menggelar koordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) Perumahan Provinsi terkait pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pertemuan berlangsung Rabu (3/6) sebagai langkah percepatan pelaksanaan program peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya di Desa Pastipadu yang menjadi salah satu lokasi sasaran tahun ini. Berdasarkan verifikasi sementara, sebanyak 461 unit rumah dinyatakan memenuhi syarat dan telah memiliki Surat Keputusan (SK) penetapan penerima bantuan. Sejumlah usulan lain masih dalam proses verifikasi oleh tim Kementerian PUPR.
Program nasional ini direncanakan mengalokasikan sekitar 200 unit rumah untuk setiap kabupaten di Sulawesi Barat sesuai kuota yang ditetapkan. Selain bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung program perumahan. Tahun ini provinsi menganggarkan 66 unit bantuan, terdiri atas 46 unit rehabilitasi dan 20 unit pembangunan rumah baru.
Seluruh bantuan diprioritaskan di Desa Pastipadu serta kawasan permukiman seluas 10–15 hektare yang menjadi kewenangan provinsi. Kepala Disperkimtanhub Sulawesi Barat, Maddareski Salatin, menyatakan koordinasi dengan Satker Perumahan dan Kementerian PUPR terus dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan program—mulai verifikasi dan penetapan penerima hingga pelaksanaan pembangunan—berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Program BSPS dan bantuan RTLH ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta mengurangi jumlah rumah tidak layak huni,” ujar Maddareski.
Maddareski menambahkan data backlog hunian di Sulawesi Barat pada 2025 menunjukkan angka kepemilikan tidak ideal sebesar 57,8 persen atau setara 20.138 kepala keluarga, sementara kawasan kumuh tercatat menampung 1.040 unit RTLH. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan bantuan perumahan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terwujudnya permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan.
Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat infrastruktur, dan menjaga kelestarian lingkungan. (*/Rigo Pramana)
