Menjaga Pesisir dan Pangan, Sulawesi Barat Bentuk Rencana Penurunan Emisi
Mamuju, TOKATA.id — Garis pantai panjang, ketergantungan pada pertanian, dan kerawanan terhadap bencana membuat Sulawesi Barat rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Kondisi itu mendorong Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menyusun Strategi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2026. Kegiatan digelar Rabu (24/6/2026) di Ruang RKPD Bapperida Sulbar dan disiarkan daring melalui Zoom Meeting.
Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, MM, membuka acara dengan mengingatkan bahwa dampak perubahan iklim melampaui ranah lingkungan. Sektor pertanian, kesehatan masyarakat, dan ketersediaan air bersih kini berada di garis depan ancaman.
“Persoalan ketenagakerjaan, kemiskinan, ketahanan pangan, hingga keberlangsungan pembangunan daerah sangat tergantung pada bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan kita,” ujar Amujib.
Ia menekankan tantangan mempertahankan laju kerusakan lingkungan agar tidak melampaui manfaat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. “Kami ingin mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana memitigasi persoalan ini agar kerusakan lingkungan tidak lebih cepat daripada manfaat pertumbuhan yang kita harapkan bagi keberlangsungan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat,” kata Amujib.
Bapperida Sulbar telah menetapkan target penurunan intensitas emisi GRK hingga 2030. Target itu akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD tahunan.
“Target yang kami tetapkan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjaga dan menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca melalui berbagai sektor pembangunan,” tegas Amujib.
Sejumlah arah kebijakan dirumuskan untuk mencapai target tersebut, antara lain:
pengembangan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan,
konservasi energi,
rehabilitasi lahan terdegradasi,
pengendalian deforestasi,
penguatan pertanian berkelanjutan,
rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem karbon biru.
Acara menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka memberi penguatan tentang penyusunan strategi penurunan emisi, perhitungan intensitas emisi, dan langkah mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah.
Amujib menutup dengan menyerukan perlunya membangun infrastruktur dan konektivitas tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Bagaimana membangun infrastruktur dan konektivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu fokus utama pembangunan Sulawesi Barat ke depan,” pungkasnya. (*/Rigo Pramana)
