Menjaga Aliran, Menjaga Pangan, Strategi Sulbar Antisipasi El Nino
Mamuju, TOKATA.id — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino yang diperkirakan masih memengaruhi sejumlah wilayah di Indonesia. Melalui Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), PUPRD Sulbar menyiapkan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan layanan irigasi dan mendukung ketahanan pangan daerah.
Langkah itu selaras dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan, memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi, serta meningkatkan produktivitas pangan melalui pengelolaan sumber daya air yang optimal.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antisipasi El Nino dan Ketahanan Pangan yang diikuti secara daring oleh jajaran PUPRD Sulbar, Senin, 29 Juni 2026. Dalam rakornas dipaparkan bahwa El Nino berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, menurunkan ketersediaan air irigasi, mengganggu musim tanam, dan berdampak pada produksi pangan jika tidak diantisipasi sejak dini.
Kepala Bidang PSDA Dinas PUPRD Sulbar, Suriana Zain, menyatakan pemeliharaan jaringan irigasi menjadi langkah utama untuk memastikan distribusi air tetap optimal di tengah ancaman musim kemarau yang lebih panjang.
“Pemeliharaan saluran irigasi harus dilakukan rutin setiap tahun karena sedimentasi dan pertumbuhan rumput liar dapat menghambat aliran air. Untuk saluran sekunder, kebutuhan anggaran pemeliharaan berkisar Rp1 miliar dengan cakupan pekerjaan sekitar 700–800 meter, sedangkan saluran primer membutuhkan sekitar Rp500 juta untuk penanganan hingga satu kilometer,” kata Suriana.
Ia menjelaskan bahwa infrastruktur irigasi yang terpelihara dengan baik menjadi penentu intensitas pertanaman (IP) di daerah irigasi kewenangan provinsi. Saat ini beberapa daerah irigasi di Sulbar mampu mencapai IP 2,5, atau rata-rata 2,5 musim tanam per tahun ditambah palawija.
Data PUPRD menunjukkan Daerah Irigasi Papalang dan Bantalaka memiliki IP 2,5 dengan produktivitas padi 7–9 ton per hektare. Daerah Irigasi Lakejo di Kecamatan Tapango juga tercatat IP 2,5 dengan produktivitas 9–11 ton per hektare per musim tanam. Sementara Daerah Irigasi Tandung mencapai IP 2 dengan produktivitas 5–7 ton per hektare; Tobadak IP 2 dengan produktivitas 4–6 ton per hektare; dan Mambi serta Aralle masing-masing IP 2 dengan produktivitas 5–6 ton per hektare.
Suriana menyebut target jangka panjang pemerintah adalah mendorong intensitas pertanaman menuju IP 3 atau tiga kali musim tanam per tahun. Namun capaian itu sangat bergantung pada ketersediaan air dan kondisi jaringan irigasi yang berfungsi optimal sepanjang tahun.
Selain persoalan fisik, PUPRD Sulbar menyoroti berkurangnya jumlah penjaga pintu air di lapangan. Dari 68 petugas sebelumnya, 21 tidak lolos proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sehingga sebagian pintu air tidak beroperasi maksimal.
“Akibat keterbatasan personel, ada petugas yang harus mengawasi dua hingga tiga pintu air sekaligus. Kondisi ini perlu perhatian karena operasional pintu air menentukan efektivitas distribusi air ke lahan pertanian,” jelas Suriana.
PUPRD Sulbar juga mengevaluasi daerah irigasi yang telah dilepas dari kewenangan provinsi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, di antaranya Tanduk Kalua, Rante Timur, Pana, dan Messawa.
Secara nasional, pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino karena pengalaman sebelumnya menunjukkan hubungan fenomena tersebut dengan peningkatan kejadian kekeringan, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, penguatan infrastruktur sumber daya air dan sistem irigasi menjadi fokus utama menjaga ketahanan pangan.
Melalui pemeliharaan jaringan irigasi berkelanjutan, penguatan operasional pintu air, dan koordinasi lintas sektor, PUPRD Sulawesi Barat optimistis dapat menjaga ketersediaan air bagi petani serta mendukung target swasembada pangan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dan nasional. (*/Rigo Pramana)
