Mempercepat Digitalisasi, Bapenda Sulbar Sinergi dengan BPKAD dan BI
.jpeg)
Mamuju, TOKATA.id — Upaya percepatan transformasi layanan pemerintahan berbasis digital di Provinsi Sulawesi Barat diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi. Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar menggelar rapat koordinasi bersama Tim SPBE Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan perwakilan Bank Indonesia di ruang rapat Kantor Bapenda, Senin (22/6/2026).
Pertemuan itu menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah mempercepat implementasi digitalisasi layanan pemerintahan daerah sekaligus mematangkan kesiapan pelaksanaan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang akan digelar dalam waktu dekat.
Rapat dihadiri antara lain Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Bapenda Sulbar, Muh. Saleh; Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP PUR Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, Fernando Ivan Lukmana, didampingi Fadli; serta Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar, Syaharuddin, Plt. Kasubid Akuntansi Indah Mustika Sari, dan staf teknis dari masing-masing instansi.
Diskusi berfokus pada aspek teknis dan strategi percepatan P2DD, termasuk penguatan koordinasi antar-lembaga, kesiapan infrastruktur sistem pendukung, dan optimalisasi elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah. Para peserta menekankan kebutuhan sinkronisasi kebijakan dan interoperabilitas sistem agar layanan digital berjalan lancar dan aman.
Langkah ini selaras dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah Gubernur Suhardi Duka untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Muh. Saleh menegaskan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dan dukungan Bank Indonesia agar transformasi digital bersifat efektif dan berkelanjutan.
“Melalui rapat ini, kami memastikan kesiapan teknis dan sinergi antar-pihak dalam menyukseskan High Level Meeting TP2DD, sekaligus memperkuat implementasi sistem pembayaran digital di lingkungan pemerintahan daerah,” kata Muh. Saleh.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menambahkan bahwa penguatan SPBE dan elektronifikasi transaksi bukan sekadar modernisasi birokrasi, melainkan alat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan, transparansi, dan mutu layanan publik.
Dengan kolaborasi Bapenda, BPKAD, dan Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan mampu menghadirkan layanan publik terintegrasi, cepat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat fondasi ekosistem pemerintahan digital yang berkelanjutan. (*/Rigo Pramana)
