Mamuju Gelar Asistensi SPIP Terintegrasi untuk Tata Kelola Bersih
Mamuju, TOKATA.id — Asmadi, Analis Perencana Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat sekaligus pejabat penanggung jawab Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengikuti Asistensi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan SPIP Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta Pemerintah Kabupaten Mamuju. Kegiatan berlangsung di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention, Mamuju, Senin (8/6/2026).
Asistensi ini dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan program pembangunan daerah agar berjalan transparan, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sulawesi Barat. Upaya itu sejalan dengan komitmen Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Kegiatan dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat, Zulherizal. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian intern sebagai fondasi pemerintahan berintegritas.
Inspektur Inspektorat Sulbar, M. Natsir, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, mengajak pemerintah daerah memanfaatkan asistensi ini sebagai momentum evaluasi dan penguatan efektivitas pengendalian korupsi. Ia mengingatkan perlunya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengendalian intern yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Rangkaian acara diisi dengan pemaparan materi oleh beberapa narasumber. Rochmad Budiyono membuka sesi dengan penjelasan mengenai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan SPIP Terintegrasi. Peserta juga mendapatkan sosialisasi aplikasi survei persepsi efektivitas pengendalian risiko integritas untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Tim BPKP menambahkan pemaparan tentang Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment).
“Kami mendapat banyak materi, dan tentu ini memperkuat pemahaman dalam upaya pencegahan korupsi serta penguatan sistem pengawasan internal pemerintah,” kata Asmadi usai kegiatan.
Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, menyambut baik pelaksanaan asistensi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan sarana penting untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Keikutsertaan Dispoparekraf penting untuk memperkuat pemahaman tentang penerapan SPIP dan strategi pencegahan korupsi. Kami ingin memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ujar Bau Akram.
Ia menegaskan komitmen Dispoparekraf Sulbar untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan pengawasan internal sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. “Dengan pengendalian yang semakin kuat, kami optimistis pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berintegritas,” tutupnya. (*/Rigo Pramana)
