Koordinasi BPKAD–Biro Hukum untuk Kepastian Regulasi dan Akuntabilitas
Mamuju, TOKATA.id — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Syaharuddin serta Plt. Kasubbid Akuntansi Indah Mustika Sari, menerima kunjungan koordinasi Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra, bersama staf, Rabu (24/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang Kepala BPKAD itu membahas proses pengajuan produk hukum yang diperlukan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi. Pembahasan ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam pertemuan, peserta menelaah berbagai aspek teknis dan administratif terkait mekanisme penyusunan, pengajuan, dan penetapan produk hukum daerah. Fokus pembicaraan tertuju pada langkah-langkah untuk mengoptimalkan kinerja perangkat daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset.
Mohammad Ali Chandra menegaskan pentingnya sinergi antara BPKAD dan Biro Hukum. Menurutnya, kolaborasi itu diperlukan agar setiap kebijakan dan regulasi berlandaskan dasar hukum yang kuat serta selaras dengan peraturan perundang-undangan.
“Koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pengajuan produk hukum berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Dengan dukungan Biro Hukum, kami optimis kebijakan yang dihasilkan memberi kepastian hukum dan mendukung kinerja organisasi secara optimal,” kata Ali Chandra.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat koordinasi antar-institusi sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. (*/Rigo Pramana)
