Dari Pegunungan ke Ibu Kota, Sulbar Dorong Rumah Sakit Referensi dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
Jakarta, TOKATA.id — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama para bupati se-provinsi melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan dan jajaran Kementerian Kesehatan RI di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026). Pertemuan itu dimaksudkan memperkuat transformasi layanan kesehatan di Sulawesi Barat melalui sinergi pusat–daerah.
Rombongan Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari Bupati Polewali Mandar, Bupati Mamuju, Bupati Mamuju Tengah, Bupati Majene, Bupati Mamasa, Wakil Bupati Pasangkayu, kepala dinas kesehatan provinsi, para kepala dinas kesehatan kabupaten se-Sulbar, dan Direktur RSUD Kabupaten Mamuju.
Tiga agenda utama dibahas: percepatan pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di Sulawesi Barat; pemerataan sumber daya manusia kesehatan; dan rehabilitasi serta relokasi puskesmas sebagai bagian penguatan layanan primer berbasis klaster.
Gubernur Suhardi Duka mengatakan kondisi geografis dan keterbatasan fiskal menjadi hambatan utama pemerataan akses layanan kesehatan di Sulawesi Barat. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan.
“Sulawesi Barat membutuhkan penguatan layanan kesehatan menyeluruh: pembangunan dan rehabilitasi fasilitas, pemenuhan dokter spesialis, penguatan rumah sakit daerah, hingga pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kemenkes sebagai pusat rujukan regional,” kata Suhardi Duka. Ia menambahkan bahwa Rumah Sakit Vertikal dapat mengurangi ketergantungan rujukan keluar daerah.
Gubernur juga menekankan peran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan sebagai instrumen penting pendanaan pembangunan kesehatan daerah.
Prioritas kabupaten
Mamasa: peningkatan 18 puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dan pengadaan ambulans untuk menjangkau wilayah pegunungan.
Polewali Mandar: peningkatan kelas RSUD Wonomulyo, rehabilitasi puskesmas pembantu, konversi beberapa puskesmas menjadi rumah sakit pratama, penguatan layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi), dan program beasiswa dokter spesialis.
Mamuju: rehabilitasi fasilitas RSUD Mamuju, rehabilitasi puskesmas, penambahan ambulans, peningkatan jumlah dokter spesialis, serta penugasan tenaga melalui program Nusantara Sehat.
Mamuju Tengah: peningkatan status puskesmas menjadi rawat inap, pembangunan puskesmas pembantu, pengadaan ambulans, pembangunan instalasi pengolahan limbah, dan penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).
Pasangkayu (Wakil Bupati): rehabilitasi puskesmas pembantu, peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, dan rehabilitasi gedung RSUD Pasangkayu.
Respons kementerian
Wakil Menteri Kesehatan menyambut baik komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten. Kemenkes menyatakan akan mengevaluasi seluruh usulan terkait sarana-prasarana, alat kesehatan, tenaga kesehatan, dan kebutuhan ambulans.
Kemenkes melaporkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan dukungan penguatan layanan kesehatan daerah berupa penyaluran 136 unit alat kesehatan dengan nilai sekitar Rp355 miliar. Bantuan itu disalurkan melalui program SIHREN (Strengthening of Indonesia Healthcare Referral Network), SOPHI (Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia), dan InPULS (Indonesia Public Health Laboratory System Strengthening). Fokus program antara lain layanan KJSU dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
Kemenkes juga menegaskan pentingnya penguatan tata kelola rumah sakit dan pelaporan melalui aplikasi ASPAK sebagai dasar pengajuan bantuan pusat.
Jadwal dan peluang pembangunan
Alat kesehatan untuk Labkesmas Tingkat II di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, dan Mamasa direncanakan mulai disalurkan pada akhir 2026 hingga awal 2027. Terkait usulan rumah sakit rujukan, Wakil Menteri Kesehatan membuka peluang pembangunan Rumah Sakit Rujukan Tipe B di Sulawesi Barat dengan syarat kesiapan legalitas lahan dan dukungan administrasi dari pemerintah daerah.
Apresiasi pusat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan apresiasi atas dukungan Kemenkes terhadap pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden RI, yang mulai dibangun tahun ini.
“Pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Mamuju Tengah dan Mamasa merupakan bukti nyata perhatian pemerintah pusat dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Gubernur Suhardi Duka.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menilai audiensi ini menjadi sinyal kuat kolaborasi pusat dan daerah untuk mempercepat transformasi layanan kesehatan. Dengan dukungan pusat, kata dia, pemerataan akses layanan kesehatan berkualitas akan lebih cepat terwujud dan angka rujukan pasien ke luar daerah dapat ditekan.
(*/Rigo Pramana)
