Dari Dermaga ke Daerah, DKP Sulbar Optimalkan Pelabuhan untuk Meningkatkan PAD
Mamuju, TOKATA.id — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat internal strategis untuk menyusun program dan anggaran tahun 2027, Rabu (10/06/26). Rapat dipimpin langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, dan dihadiri pejabat administrator, koordinator pelabuhan perikanan, perencana ahli muda, serta petugas perizinan.
Pertemuan berfokus pada langkah konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan pelabuhan perikanan, sekaligus memperbaiki pelayanan publik bagi nelayan. Rapat menjadi momen penyelarasan visi pembangunan daerah dengan kebutuhan riil di lapangan.
Langkah strategis DKP Sulbar sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Sekretaris Provinsi, Junda Maulana, yang termaktub dalam konsep PANCA DAYA—khususnya poin pertama tentang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta poin kelima tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta penyelenggaraan pelayanan dasar berkualitas. Melalui sinergi ini, DKP menegaskan komitmennya tidak semata mengejar target pendapatan, tetapi juga memastikan setiap rupiah kembali memberdayakan masyarakat pesisir.
Optimalisasi sumber PAD di pelabuhan
Salah satu agenda utama adalah identifikasi dan maksimalisasi sumber PAD dari area pelabuhan perikanan. DKP Sulbar melihat pelabuhan bukan sekadar tempat sandar, melainkan pusat ekonomi maritim yang berpotensi besar.
Langkah kunci yang direncanakan meliputi:
Optimalisasi retribusi masuk: pengelolaan pungutan terhadap kapal yang masuk ke pelabuhan akan diperketat namun tetap berlandaskan keadilan.
Pungutan lapak penjualan ikan: penataan pungutan bagi pengguna lapak penjualan ikan dilakukan agar berkontribusi pada pemeliharaan fasilitas tanpa membebani penyewa.
Penertiban fasilitas: penertiban pengguna fasilitas pelabuhan akan dilaksanakan secara humanis untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan.
Untuk mendukung kebijakan itu, DKP merencanakan perbaikan bertahap fasilitas pelabuhan agar penyewa dan pengguna merasa nyaman dan bersedia berkontribusi secara sukarela. DKP juga akan mengundang seluruh pengguna/penyewa fasilitas untuk berdialog langsung mengenai aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan sebagai bentuk transparansi dan partisipasi publik.
Kolaborasi pengawasan
DKP Sulbar akan memperkuat koordinasi dengan unsur keamanan laut—POLAIRUD Polda Sulbar dan LANAL Mamuju—untuk mengawal proses bongkar muat hasil tangkapan di area pelabuhan. Pengawasan bersama ini diharapkan meminimalisir kebocoran potensi pendapatan daerah dan memastikan seluruh aktivitas perikanan tercatat dengan baik.
VMS dan kemudahan perizinan
Pembahasan lain menyorot kewajiban penggunaan Vessel Monitoring System (VMS). DKP meluruskan bahwa kewajiban VMS diatur oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), bukan Ditjen Perikanan Tangkap. Namun, kementerian memberikan kelonggaran bagi nelayan kecil: pemilik kapal dipersyaratkan tidak wajib memakai VMS bila telah memiliki dokumen legalitas seperti SIUP atau SIPI.
DKP Sulbar sedang mengidentifikasi kapal nelayan yang layak mendapat bantuan VMS untuk 2027, sambil terus mendorong nelayan melengkapi administrasi mereka. Pada bidang perizinan, hingga Juni telah diterbitkan 40 dokumen SIPI. Sulbar tercatat sebagai satu-satunya provinsi yang menerbitkan SIPI secara gratis. DKP sedang mengkaji penyederhanaan prosedur perizinan agar proses lebih cepat, mudah, dan transparan.
Tindak lanjut dan instruksi
Menindaklanjuti rapat, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menginstruksikan Kabid Perikanan Tangkap dan Kabid PSDKP untuk segera menggelar pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan. Pertemuan itu akan melibatkan punggawa kapal nelayan, LANAL Mamuju, POLAIRUD Polda Sulbar, dan SATWAS PSDKP Wilker Mamuju untuk menyamakan persepsi dan mempercepat implementasi program.
Dengan pendekatan kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan, DKP Sulbar menegaskan tekad membangun sektor kelautan dan perikanan yang maju dan mandiri. Menutup sesi rapat, Safaruddin menyampaikan pesan kuat: "Kita tidak bekerja sendiri. Semua rencana peningkatan PAD ini bukan untuk membebani nelayan, melainkan investasi bagi kenyamanan dan keselamatan mereka. Uang yang masuk ke kas daerah akan kembali dalam bentuk fasilitas pelabuhan yang lebih baik, bantuan alat tangkap, dan pendampingan hukum. Mari kita bangun sektor perikanan Sulbar dengan semangat kebersamaan, transparansi, dan keberpihakan pada nelayan kecil." (*/Rigo Pramana)
