BPKP Wawancarai DPMPTSP Sulbar untuk Ukur Efektivitas Pengendalian Korupsi
Mamuju, TOKATA.id - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Kain Lotong Sembe, didampingi sejumlah pejabat dan pegawai, mengikuti wawancara pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Pusat, Selasa (9/6/2026).
Wawancara berlangsung di Ruang Kepala DPMPTSP Sulbar sebagai bagian dari penilaian efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. DPMPTSP dipilih sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampel untuk menggambarkan implementasi upaya pencegahan korupsi, khususnya dalam penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Selain kepala dinas, beberapa pegawai dipilih sebagai responden untuk memberi informasi terkait praktik pengendalian korupsi di lingkungan kerja. Kegiatan ini sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Tim BPKP RI Pusat menggali aspek-aspek krusial: pemahaman pegawai terhadap budaya integritas, penerapan sistem pengawasan internal, efektivitas mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan, serta risiko penyimpangan pada pengadaan barang dan jasa. Wawancara juga menyorot mutasi dan penempatan pegawai serta teladan pimpinan dalam membangun budaya kerja antikorupsi.
Pembahasan mencakup langkah pencegahan dalam pelayanan publik, antara lain ketersediaan sarana pelaporan seperti Whistleblowing System (WBS), penerapan standar operasional prosedur (SOP) pelaporan, dan komitmen organisasi untuk menciptakan layanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Kain Lotong Sembe menegaskan bahwa seluruh jajaran DPMPTSP Sulbar berupaya memperkuat tata kelola melalui peningkatan integritas aparatur dan penguatan sistem pengawasan internal. “Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi komitmen seluruh pegawai. Kami mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan, profesional, dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Wawancara pengukuran IEPK diharapkan memberi gambaran objektif mengenai efektivitas upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Sulawesi Barat dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan tata kelola yang bersih dan berintegritas. (*/Rigo Pramana)
