BPKAD Sulbar Rampungkan Action Plan Pengelolaan Fiskal
Mamuju, TOKATA.id — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat komitmennya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal daerah. Komitmen itu ditandai dengan perampungan pengisian Action Plan Learning Workshop Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, Rabu 24 Juni 2026.
Kegiatan dipimpin langsung Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) Muhammad dan staf teknis. Acara berlangsung di Ruang SPBE Corner BPKAD Sulbar.
Langkah ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan dasar berkualitas.
Perampungan action plan merupakan tindak lanjut partisipasi BPKAD Sulbar dalam workshop nasional yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola fiskal secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan juga menjadi sarana memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah.
Dalam keterangan resmi, Mohammad Ali Chandra menyatakan penyusunan action plan bersifat strategis untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah. “Melalui workshop yang difasilitasi Kementerian Keuangan, kami mendapat insight dan praktik terbaik dalam pengelolaan fiskal. Action plan ini menjadi panduan konkret bagi BPKAD untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran secara terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan action plan memuat langkah teknis penguatan perencanaan anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan tepat sasaran. “Kami menekankan integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan supaya kebijakan fiskal daerah memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” tambahnya.
Dengan selesainya pengisian action plan, BPKAD Sulbar diharapkan semakin adaptif menghadapi dinamika ekonomi serta mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. (*/Rigo Pramana)
