BPKAD dan Bapenda Koordinasi Percepatan Elektronifikasi Transaksi Daerah
Mamuju, TOKATA.id — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, yang diwakili Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Syaharuddin, Plt. Kasubid Akuntansi Indah Mustika Sari, serta staf teknis Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulbar, mengikuti rapat koordinasi bersama TP2DD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Senin, 22 Juni 2026.
Rapat yang digelar di Ruang Perencanaan dan IT Bapenda itu juga dihadiri Kepala Bidang Perencanaan dan IT Bapenda Muh. Saleh; Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP PUR Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, Fernando Ivan Lukmana; serta Fadli Prabowo.
Pertemuan membahas persiapan High Level Meeting TP2DD yang akan digelar dalam waktu dekat dan menelaah aspek teknis percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah (P2DD). Pembahasan ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan layanan dasar berkualitas.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar, Syaharuddin, mengatakan koordinasi lintas perangkat daerah dan dukungan Bank Indonesia merupakan kunci optimalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
“Melalui rapat ini kami memastikan kesiapan teknis dan sinergi antar pihak untuk menyukseskan High Level Meeting TP2DD, sekaligus memperkuat sistem pembayaran digital di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Syaharuddin.
Dari lokasi terpisah, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan komitmen bersama diperlukan untuk mendorong transformasi digital di sektor keuangan daerah.
“Digitalisasi transaksi daerah bukan sekadar efisiensi; ia memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. BPKAD akan terus mendukung langkah-langkah strategis TP2DD untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola yang modern,” kata Mohammad Ali Chandra.
Panitia berharap TP2DD yang solid dapat mengakselerasi implementasi P2DD di Sulawesi Barat, sehingga mendorong peningkatan penerimaan daerah dan perbaikan layanan publik. (*/Rigo Pramana)
