Akselerasi Panca Daya, Sulawesi Barat Tata RKPD 2027 untuk Pertumbuhan Inklusif
Mamuju, TOKATA.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengikuti fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, secara daring, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan ini menjadi tahapan krusial untuk menjamin arah pembangunan Sulawesi Barat 2027 selaras dengan kebijakan nasional dan mendukung implementasi visi Panca Daya yang diusung Pemerintah Provinsi di bawah Gubernur Suhardi Duka.
Mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Kemendagri, Iwan Kurniawan, menegaskan pentingnya kesinambungan perencanaan antara pusat dan daerah. "Fasilitasi RKPD adalah upaya tahunan untuk mengawal sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Setiap program daerah harus memberi kontribusi nyata terhadap target pembangunan nasional," ujarnya.
Iwan menekankan bahwa program daerah perlu dikonkretkan agar mendukung prioritas nasional. "Perlu direncanakan program yang jelas mendukung target nasional," tambahnya.
Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Drs. Amujib, MM, menjelaskan bahwa Rancangan Akhir RKPD 2027 disusun melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan: penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, forum perangkat daerah, hingga Musrenbang Provinsi. "Seluruh proses telah melalui Musrenbang Provinsi dan menjadi rujukan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD 2027," kata Amujib.
Menurut Amujib, RKPD 2027 adalah instrumen penerjemah visi Gubernur Suhardi Duka ke program dan kegiatan terukur. Melalui pendekatan Panca Daya, pembangunan diarahkan untuk memperkuat daya saing SDM, mengembangkan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas lingkungan dan ketahanan wilayah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta membangun kohesi sosial demi kesejahteraan masyarakat.
Tema pembangunan Sulawesi Barat 2027 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Infrastruktur, Investasi, Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Terintegrasi antara Pusat dan Daerah." Amujib menegaskan pentingnya keterpaduan program pusat dan daerah untuk mewujudkan arah tersebut.
Arah pembangunan itu dirancang untuk menjawab tantangan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, penguatan ketahanan pangan, pengembangan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan investasi, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
Dalam forum, kementerian dan lembaga memberi masukan strategis terhadap rancangan RKPD. Kementerian Pertanian menawarkan peluang dukungan pendanaan APBN untuk pengembangan pertanian, termasuk peningkatan indeks pertanaman guna mendukung swasembada pangan. Pemerintah Provinsi menyambut peluang tersebut dan berkomitmen melengkapi bukti pendukung agar bantuan pusat dapat direalisasikan.
Secara garis besar, Rancangan Akhir RKPD Sulawesi Barat 2027 memuat dua tujuan pembangunan, delapan sasaran, 13 indikator kinerja utama, serta terinci menjadi 143 program, 309 kegiatan, dan 1.091 subkegiatan yang dilaksanakan 29 perangkat daerah. Dokumen ini menjadi pijakan tahunan untuk mencapai target pembangunan daerah sekaligus mendukung agenda nasional.
Menutup penyampaiannya, Amujib menegaskan komitmen Provinsi untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi dan memperbaiki dokumen sesuai arahan Kemendagri. "Kami akan melakukan perbaikan sesuai arahan dan koreksi Dirjen Bina Pembangunan Daerah," ujar Amujib.
Fasilitasi ini diharapkan memperkuat kualitas dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan program tidak hanya selaras dengan kebijakan nasional, tetapi juga mengakselerasi implementasi Panca Daya dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. (*/Rigo Pramana)
