Di Tengah Evaluasi BPK, BPKAD Sulbar Perkuat Tata Kelola Keuangan dan Aset
Mamuju, TOKATA.id — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah melalui dua agenda penting yang berlangsung pada Senin (4/5/2026).
Di satu sisi, Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, bersama para pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, menghadiri exit meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat di Ruang Theater Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Exit meeting tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam forum itu, Tim BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan, sekaligus catatan serta rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah demi penyempurnaan tata kelola keuangan daerah ke depan.
Mohammad Ali Chandra menyebut kehadiran BPKAD dalam forum tersebut sebagai wujud komitmen untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada aspek perbendaharaan dan akuntansi yang menjadi ruang kerja utama instansinya.
“Hal ini juga menunjukkan kesiapan kami dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ujar Ali Chandra.
Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
Optimalisasi Aset
Di waktu yang sama, BPKAD Sulbar juga menggelar rapat koordinasi optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang dipimpin Kepala Bidang BMD, Muhammad, didampingi Plt. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengendalian dan Pelaporan Wilayah I, Rizal Muhammad.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang BMD BPKAD Sulbar itu dihadiri perwakilan perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD), serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Perkimtanhub) Sulbar.
Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut atas upaya pengelolaan aset daerah, terutama terhadap aset yang belum dimanfaatkan secara optimal atau idle. Lebih dari itu, rapat ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mendorong optimalisasi aset dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Muhammad menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih aktif mengidentifikasi dan melaporkan aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah optimalisasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan akuntabel akan memberi kontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan publik sekaligus menopang pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Melalui dua agenda tersebut, BPKAD Sulbar menegaskan arah kerja yang sama: menjaga disiplin pengelolaan keuangan, sekaligus memastikan aset daerah tidak sekadar tercatat, tetapi juga hidup dan memberi manfaat nyata bagi daerah. (*/Rigo Pramana)
